REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bencana gempa bumi disertai tsunami yang menimpa Sulawesi Tengah, Jumat (28/9) lalu memang menyisakan duka yang mendalam. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), angka korban meninggal sudah mencapai 1.950 jiwa yang tersebar di Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong serta Pasangkayu/Mamuju Utara.
Jumlah korban jiwa tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena proses evakuasi masih terus berlangsung. Luas daerah yang terdampak bencana gempa dan tsunami Palu lebih dari 350 hektar, di antaranya yang sudah dirilis secara resmi oleh BNPB dan Lapan adalah 180 hektar di Petobo, 202 hektar di Jono Oge, dan 47,8 hektar di Balaroa.
Ketiga wilayah tersebut menjadi sorotan dunia dikarenakan merupakan wilayah pemukiman warga yang dianggap ‘hilang’ akibat gempa dan sapuan lumpur tsunami. Luasnya daerah yang rusak akibat bencana tersebut membuat korban terdampak mengungsi ke wilayah lain, seperti Kabupaten Mamuju.
Tercatat pada tangal 5 Oktober 2018, Kabupaten Mamuju menerima pengungsi sebanyak 4.257 orang. Kondisi miris akibat bencana alam, seperti fasilitas, sarana, dan prasarana yang rusak, akses yang sulit untuk listrik, air bersih, sanitasi, maupun makanan, serta tempat pengungsian yang penuh dan tidak ideal, membuat penyakit menular mudah menyebar dan menginfeksi korban.
Berbagai studi mengenai penyakit akibat bencana alam menunjukkan bahwa fase klinis atau fase yang paling tinggi tingkat penyebaran penyakitnya dalam sebuah bencana adalah fase usai bencana dan fase pemulihan bencana. Pada dasarnya, bencana memiliki 3 fase, yaitu fase sesaat setelah bencana (1-4 hari), fase pasca bencana (4 hari hingga 1 bulan), dan fase pemulihan (lebih dari 1 bulan).
Pada fase usai bencana, penyakit menular yang mudah menginfeksi adalah penyakit menular akibat udara, air, dan makanan. Kondisi tersebut berkaitan dengan kondisi pengungsian yang buruk. Sedangkan, pada fase pemulihan bencana, penyakit infeksi dengan periode inkubasi yang lama mulai tampak jelas gejela klinisnya.
Pada fase ini penyakit yang menjadi endemi di suatu kawasan dapat menjadi epidemi akibat perpindahan pengungsi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Menurut berbagai studi, penyakit diare menyumbang sebanyak 40 persen angka kematian di lokasi bencana dan pengungsian.
Penyebaran diare berkaitan dengan sumber air tercemar, kontaminasi air selama transportasi dan penyimpanan, penggunaan alat masak bersama, kurangnya sabun, dan makanan yang terkontaminasi. Pada tsunami Aceh tahun 2004 lalu, 85 persen pengungsi di Kota Calang mengalami diare setelah meminum air dari sumur yang terkontaminasi (Brennan & Kimba, 2006).
Studi Isidore dkk (2014) yang merupakan studi literatur dari berbagai penelitian case report penyakit usai bencana menunjukkan bahwa penyakit menular lainnya yang juga menginfeksi pengungsi adalah leptospirosis, kolera, hepatitis A dan E, infeksi saluran pernapasan akut, campak, meningitis, TB, malaria, demam berdarah, tetanus, dan infeksi jamur Cutaneous mucormycosis. Penyebaran penyakit influenza seperti H1N1 atau biasa dikenal dengan flu babi juga tercatat berkembang sangat cepat dengan angka kematian yang tinggi sesaat setelah gempa dahsyat yang mengguncang Jepang Timur tahun 2011 lalu.
Infeksi saluran pernasapan akut merupakan penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di antara pengungsi di Banda Aceh akibat tsunami tahun 2004. Risiko infeksi saluran pernapasan akut akan meningkat karena kondisi pengungsian yang terlalu penuh, ventilasi yang kurang, gizi kurang, dan cuaca yang dingin.
Selain itu, campak dan meningitis juga merupakan penyakit yang dilaporkan banyak menginfeksi pengungsi Banda Aceh. Pengungsian yang terlalu penuh, kebersihan yang buruk, dan akses yang sulit ke fasilitas layanan kesehatanan serta tinggal di dekat dengan orang yang terinfeksi adalah faktor risiko utama terkait dengan penyebaran kedua penyakit ini.
Penyebaran penyakit tetanus juga dilaporkan terjadi selama fase pasca dan pemulihan bencana tsunami Aceh. Penyebaran tersebut diakibatkan oleh infeksi luka terbuka dan populasi yang tidak tervaksinasi dengan baik.
Selain memakan banyak korban jiwa dan menghancurkan lebih dari 65.000 bangunan, gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah juga berdampak pada pertanian perikanan, maupun peternakan. Hewan ternak yang mati akibat bencana akan meningkatkan risiko pajanan penyakit zoonosis terhadap manusia, sepeti antraks, rabies, leptospirosis dan lainnya.
Dalam studi yang sama, Isidore dkk juga mencatat tejadi wabah leptospirosis pada beberapa bencana yang terjadi di dunia, seperti badai di Taiwan dan Cina, serta banjir di Thailand dan India.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan dr. Anung Sugiantono menyatakan bahwa Palu, Donggala, dan daerah sekitarnya merupakan daerah endemis malaria. Kondisi perubahan lingkungan setelah gempa dan tsunami akan memudahkan penyebaran penyakit yang dibawa oleh nyamuk Anopheles tersebut.
Untuk itu, diperlukan pendekatan One Health untuk mencegah perluasan endemis malaria di Palu dan sekitarnya. One Health adalah usaha kolaborasi berbagai profesi dan institusi kesehatan yang bekerja secara lokal, nasional, dan global dalam mencapai kesehatan yang optimal melalui pencegahan dan mitigasi dampak buruk akibat interaksi hewan, manusia, dan lingkungan.
Ini berarti bahwa dokter, dokter hewan, perawat, apoteker, dokter gigi, ahli epidemiologi, serta institusi kesehatan maupun institusi lainnya yang terkait bekerjasama dalam mengatasi isu kesehatan. Pendekatan One Health mempertimbangkan peran lingkungan yang berubah berkaitan dengan risiko penyakit menular dan kronis yang memengaruhi manusia dan hewan.
Berdasarkan situasi yang ada, Prof. Wiku Adisasmito sebagai koordinator INDOHUN (Indonesia One Health Univerty Network) mengungkapkan pentingnya implementasi konsep One Health sebagai upaya efektif yang dapat diterapkan dalam mencegah penyebaran penyakit menular pascabencana.
“Konsep One Health yang dikembangkan oleh multidisiplin ilmu dan lintas sektor yang terintegrasi dapat mencegah wabah penyakit pascabencana, terutama transmisi penyakit antara manusia, hewan, dan lingkungan," kata Wiku dalam rilisnya, Selasa (9/10).
Langkah yang harus diambil pemerintah adalah membentuk koordinasi antara dinas-dinas kota/kabupaten setempat dengan badan atau dinas tingkat provinsi serta tingkat nasional agar menghasilkan strategi penanganan yang menyeluruh. Salah satu contoh program yang dapat dicapai dengan kerjasama multisektor adalah program pengadaan tempat pengungsian bersama yang memenuhi standar.
Tempat pengungsian bersama seperti tenda-tenda darurat atau barak harus dalam kondisi layak agar tidak membuat angka korban jiwa semakin bertambah akibat penyakit menular. Kondisi tempat pengungsian yang layak ditandai dengan tersedianya air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai, serta pangan yang mencukupi.
Tenaga kesehatan yang didatangkan atau bertugas juga diharapkan adalah yang memiliki kualifikasi. Sehingga dapat memberikan perawatan terbaik dengan didukung jumlah dan jenis obat yang memadai.
Standar minimal pelayanan kesehatan di pengungsian menurut Kemenkes adalah pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan reproduksi, dan pelayanan kesehatan jiwa. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga perlu dilakukan dengan mengadakan surveilans, vaksinasi, dan manajemen kasus penyakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika