REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Nico Afinta mengatakan, polisi menerima empat laporan terkait kasus dugaan pengeroyokan terhadap aktivis Ratna Sarumpaet di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Satu dari tiga laporan meminta polisi mengusut dugaan penganiayaan.

"Ada tiga laporan polisi yang masuk ke Polda Metro Jaya. Satu laporan ke Bareskrim Polri," kata Nico di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/10).

Menurut dia, tiga laporan berisi permintaan terhadap polisi untuk mengusut pemberitaan bohong mengenai pengeroyokan terhadap Ratna. Laporan sesuai pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 28 ayat 1 dan 2 juncto pasal 125 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang setiap orang yang menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian.

"Pasal 14 barang siapa yang menyebarkan akan dipenjara sepuluh tahun, penyidik di Bareskrim dan Polda Jabar masih melakukan pendalaman," tegas Nico.

Sementara satu laporan lagi berisi desakan terhadap polisi untuk mengusut pelaku pemukulan terhadap Ratna. Atas laporan tersebut, polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan dan ditemukan fakta bahwa pada 21-24 September 2018, Ratna berada di Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta, bukan berada di Bandung, Jawa Barat sebagaimana isu berkembang.

"Fakta menemukan bahwa pada tanggal tersebut, ia (Ratna) di Jakarta. Mana mungkin satu orang berada di dua tempat sekaligus dalam waktu yang sama?" kata Kadiv Hhumas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto.

Ratna sebelumnya dikabarkan dikeroyok orang tak dikenal di Bandara Huseinsastranegara, Bandung, Jabar, pada Jumat (21/9), usai menghadiri konferensi internasional. Foto seseorang yang diduga Ratna pun beredar di kalangan wartawan dengan bengkak di bagian wajah. Dalam foto tersebut, diduga Ratna berada di sebuah ruangan di rumah sakit.

Kabar dugaan penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet pun beredar viral di media sosial. Salah satu yang menjadi viral adalah cicitan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di akun Twitter-nya, pada 2 Oktober.

Ikuti Whatsapp Channel Republika