REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membutuhkan 2.000-an tenda berkapasitas 40 orang/tenda untuk memenuhi kebutuhan pengungsi korban bencana gempa bumi Palu, Donggala, dan Sigi pada Jumat (28/9).
"Tenda adalah kebutuhan yang paling mendesak saat ini selain bahan makanan," kata Kepala BNPB Willem Rampangilei kepada wartawan di Posko Satgas Penanggulangan Gempa Bumi di Palu, Selasa petang (2/10).
Ia menjelaskan saat ini ada 60 ribu pengungsi yang tersebar di hampir 120 titik di dalam Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Mereka tidak memiliki tempat berteduh padahal lembah Palu daerah yang suhu udaranya panas saat siang hari.
Menurut Willem, tidak mungkin mengadakan kebutuhan tenda dalam waktu dekat dengan mengandalkan sumber dalam negeri sehingga kemungkinan pengadaannya membutuhkan bantuan internasional. "Karena kebutuhan tenda ini amat sangat mendesak, maka saya pikir ini adalah salah satu kebutuhan yang bisa dimintakan bantuan internasional," katanya.
Ia mengakui pelayanan kebutuhan tenda dan bahan makanan untuk pengungsi dalam skala terbatas baru dimulai pada Selasa ini karena sumber daya tersebut baru mulai berdatangan ke Kota Palu. "Kita membutuhkan bahan makan terutama beras untuk para korban. Saya sudah lihat para korban di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, mereka sangat membutuhkan beras," ujarnya.
Di Kabupaten Sigi, misalnya, ada empat kecamatan yang sampai saat ini masih terisolasi, yakni Pipikoro, Lindu, Kulawi, dan Kulawi Selatan sehingga belum tersentuh bantuan logistik apa pun. "Saya mengakui pelayanan kepada para korban gempa ini masih sangat minim karena kebutuhan sangat tidak berimbang dengan sumber daya yang tersedia," ujarnya.
Hal yang sama terjadi pada usaha pencarian korban di mana masih banyak titik bencana yang belum bisa disentuh untuk mencari korban karena keterbatasan peralatan dan personel. Hingga Selasa petang, jumlah korban tewas akibat gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,4 itu tercatat 1.374 orang dan mereka yang hilang 113 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika