REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Intelijen Negara (BIN) membantah melakukan intervensi dalam proses pemilihan Budi Waseso (Buwas) sebagai Ketua Kwatir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia. Dalam proses pemilihan itu, berhembus kabar bahwa sejumlah intelijen menekan ketua Kwartir daerah untuk memilih Buwas.
"Adanya tudingan bahwa intelijen mengintervensi pemilihan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka yang berujung pada keterpilihan Budi Waseso adalah tidak benar atau hoaks," ujar Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto, Selasa (2/10).
Pemilihan Ketua Kwarnas berlangsung di Kendari Sulawesi Tenggara pada 28 September 2018 menyisakan tiga kandidat dari 11 kandidat yang diusulkan kwarda. Ketiganya adalah Adhyaksa Dault, Budi Waseso dan Jana Anggadiredja. Dari 35 suara yang ada, Budi Waseso memperoleh 19 suara, Adhyaksa 14 suara dan Jana 2 suara.
Wawan mengklaim, pemilihan itu berlangsung secara Luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) serta Jurdil (Jujur dan Adil), tidak ada yang tahu ketika terjadi pencoblosan di bilik suara. Menurut Wawan jalannya pemilihan adil, terbuka dan semua pihak dapat menyampaikan pendapat
"Tidak ada intervensi intelijen terhadap ketua-ketua Kwartir Daerah (Kwarda)," kata Wawan.
Soal regenerasi kepemimpinan di Kwarnas ini pun menurut Wawan bukan hal baru, dari waktu ke waktu kepemimpinan silih berganti. Mengenai siapa yang terpilih diupayakan ada musyawarah mufakat, namun karena musyawarah mufakat tidak dapat diperoleh maka dilakukan voting.
"Siapapun yang terpilih dalam voting harus ditegak-hormati. Hal ini menjadi pembelajaran demokrasi yang baik bagi adik-adik pandu Indonesia. Tidak perlu mencari kambing hitam dalam sebuah proses pemilihan," kata Wawan menambahkan.