REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pemerintah daerah Sulawesi Tengah telah menjalankan layanan pemerintahannya lagi pascabencana gempa dan tsunami. Dengan demikian, kata dia, mulai hari ini roda pemerintahan daerah tak lagi lumpuh. Apalagi, pemerintah juga telah mengirimkan radiogram ke berbagai daerah untuk turut membantu.
"Jadi sekarang, mulai hari ini, roda pemerintahan di sana enggak bisa dibilang lumpuh. Kalau kemarin iya," kata Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (2/10).
Tjahjo juga mengaku telah menunjuk satu direktur jenderal untuk mendirikan posko pemerintahan Pemda Sulteng. Sehingga diharapkan semua pengaduan masyarakat dapat dilayani meskipun konsentrasi pemda masih pada penanganan dampak gempa.
Posko pelayanan pemda tersebut berupa tenda darurat yang berada di depan kediaman gubernur. Lebih lanjut, ia juga tak memberikan tenggat waktu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali bekerja.
"Ya kita sedang berduka ya. Karena mayoritas ASN di sana keluarganya terkena musibah. Ada yang rumahnya rusak, keluarganya hilang, ada yang meninggal. Jadi kami memahami," ujar Tjahjo.
Tak hanya itu, Kemendagri juga telah mengerahkan 50 mahasiswa Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk memberikan pendampingan dan membantu tata kelola pemerintahan daerah.
"Kami mengerahkan anak-anak IPDN dari Manado dan Makassar nanti untuk membantu," tambah dia.