REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta mewaspadai ancaman paceklik akibat musim kemarau panjang yang terjadi di berbagai daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, kekeringan telah melanda 11 provinsi.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, ada 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan dan 4.053 desa yang merupakan sentra beras dan jagung mengalami kekeringan. "Khususnya di Jawa dan Nusa Tenggara. Kemarau menyebabkan pasokan air berkurang, debit sungai menurun, tinggi muka air di danau dan waduk menyusut," kata Sutopo, Ahad (30/9).
Di Provinsi Jawa Barat, kekeringan terjadi di 22 kabupaten/kota yang meliputi 165 kecamatan, 761 desa dan berdampak pada 1,13 juta penduduk mengalami kekurangan air bersih. Di Jawa Tengah, sebanyak 854 ribu jiwa penduduk terdampak kekeringan yang terdapat di 28 kabupaten/kota, 208 kecamatan dan 1.416 desa.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebanyak 1,23 juta jiwa penduduk terdampak kekeringan yang berada di sembilan kabupaten/kota, 74 kecamatan dan 346 desa. "Masih ada beberapa daerah lagi sedang diproses pendataan kekeringan," katanya.
Musim kemarau di beberapa daerah turut berdampak pada pertanian. Dia mengatakan, banyak lahan pertanian mengalami puso atau rusak. Meski begitu, ia menilai tingkat puso tak signifikan.
"Tapi, kondisi kemarau ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat selain mereka harus membeli air, masyarakat, menyewa pompa, dan sebagainya," ujar dia.
Berdasarkan studi Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), sebanyak 39,6 persen dari 14 kabupaten yang merupakan sentra padi mengalami penurunan produksi di kemarau panjang ini. Penurunannya mencapai 39,3 persen.
Ketua AB2TI Dwi Andreas mengatakan, penurunan produksi kerap terjadi akibat musim kemarau. "Kalau basah biasanya produksi padi meningkat. Kalau musim kering, biasanya produksi padi menurun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika