Nah, kombinasi dari pelemahan kinerja ekonomi di daerah yang bergantung pada komoditas dan penguatan ekonomi daerah non-komoditas (Jawa dan Sulawesi) inilah yang akhirnya meningkatkan ketimpangan ekonomi secara spasial.

Saya berpendapat, salah satu kunci utama bagi upaya pengurangan ketimpangan ekonomi adalah dengan memperbaiki problem struktural tersebut. Pemerintah perlu mendorong agar terjadi realokasi sumber daya ekonomi, baik secara pendapatan maupun spasial.

Kebijakan afirmatif menjadi patut dipertimbangkan untuk dijalankan. Dari perspektif sektoral ekonomi, kebijakan afirmatif ini perlu diwujudkan dengan cara mendorong kembali kinerja sektor industri.

Sektor industri yang dimaksud adalah industri berbasis komoditas (resoursed based-industry) yaitu industri yang mengolah komoditas unggulan kita (pertanian dan pertambangan) menjadi produk hilir yang memberikan nilai tambah besar. Kemudian, dari sisi pelaku usaha industri, kita perlu mendorong agar semakin banyak industri mikro dan kecil yang terlibat dalam kegiatan resoursed based-industry tersebut.

Mengapa sektor industri yang dipilih sebagai sasaran kebijakan afirmatif sektoral? Pertama, sektor ini melibatkan banyak pelaku ekonomi sehingga akan banyak membuka lapangan kerja. Kedua, realitasnya kini sedang terjadi gejala deindustrialisasi.

Gejala deindustrialisasi ini terlihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDB yang terus menurun, dari 21,76 persen (2011) menjadi 20,04 persen (semester I-2018). Ketiga, fakta memperlihatkan bahwa penurunan kinerja sektor industri berbanding lurus dengan perlambatan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, bila kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi, perbaikan kinerja sektor industri menjadi mutlak. Tentunya, sektor industri yang dikembangkan adalah seperti yang saya maksud di atas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika