REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku mengalami kesulitan melakukan pemetaan dan pendataan dampak kerusakan secara detil akibat gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (28/9). Karena itu BNPB meminta bantuan PBB untuk akses citra satelit dan bisa mendapatkan data.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, BNPB bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah meratifikasi dan meminta kepada badan PBB, UN-SPIDER untuk mendapatkan kemudahan akses citra satelit resolusi tinggi.
"Data citra satelit itu akan menjadi bahan kami untuk analisis mengetahui dampak kerusakan di daerah terdampak gempa dan tsunami karena jalur darat di sana belum bisa ditempuh dan komunikasi terputus. Jadi satu-satunya wahana yang bisa memotret adalah satelit," ujarnya saat konferensi pers, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (29/9).
Dengan data citra satelit yang bisa memotret objek kurang dari 10 cm, kata dia, data itu yang menjadi dasar operasi penanganan darurat gempa bumi dan tsunami di Sulteng. Disinggung mengenai membuka kemungkinan bantuan internasional, ia menyebut hal itu tergantung keputusan Presiden.
Ia menjelaskan, Kepala BNPB, menteri, hingga tentara nasional Indonesia (TNI) akan melaporkan situasi dan kondisi terkini Sulteng pada presiden dan kepala negara akan menentukannya. "Jadi apakah terbuka menerima bantuan internasional? Itu bergantung presiden yang mendapat masukan menteri, BNPB," katanya.