REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau kepada pemangku kepentingan untuk tidak memberatkan masyarakat di tengah situasi ekonomi. Karena itu, Bamsoet meminta pemerintah menunda penerapan kebijakan tol integrasi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menerapkan integrasi transaksi tol di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) mulai Sabtu (29/9) pukul 00.00 WIB. “Perlu dipertimbangkan kembali jangan sampai kenaikan itu justru memperberat masyarakat,” kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/9).
Pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut menganggap kenaikan tersebut cukup mengganggu dalam situasi ekonomi yang kurang baik. "Menurut saya kurang tepat waktunya untuk menaikkan tarifnya," ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Bambang mendukung upaya pemerintah mengejar pertumbuhan peningkatan pendapatan negara. Namun, ia mengatakan harus menghitung berbagai risiko dalam berbagai hal.
“Tidak saja masyarakat pemakai jalan tapi dampaknya nanti kepada lain-lain, barang lain atau barang pokok yang lain," kata dia.
Dalam siaran pers Kementerian PUPR Selasa (25/9), kebijakan integrasi transaksi tol sebagai upaya pemerintah mendorong terwujudnya sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien. Kebijakan ini untuk memperlancar mobilitas manusia, barang, dan jasa.
Dengan adanya integrasi, penggunaan Tol JORR sepanjang 76 kilometer akan dikenakan satu tarif, yakni Rp 15 ribu untuk kendaraan Golongan I, Rp 22.500 untuk kendaraan Golongan II dan III, dan Rp 30 ribu untuk Golongan IV dan V. Saat ini, untuk kendaraan dari Simpang Susun Penjaringan yang menuju Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok, Golongan I membayar sebesar Rp 34 ribu, sedangkan kendaraan Golongan V sebesar Rp 94.500.
Pemberlakuan integrasi transaksi tol JORR ini sebenarnya akan terdapat penurunan tarif tol. Tarif Golongan I turun sebesar Rp 19 ribu, sedangkan Golongan V turun sebesar Rp 64.500.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
