REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini mengatakan, posisi pengganti Wakil Gubernur DKI Jakarta harusnya diserahkan ke PKS. Hal itu sesuai dengan janji Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, setelah PKS merelakan posisi calon wakil presiden (cawapres) ke Sandiaga Uno.

Mundurnya Salim Segaf Aljufri di kandidat cawapres, ungkap Jazuli sudah sesuai kesepakatan antara Prabowo dan pimpinan pusat Gerindra dengan pimpinan pusat PKS. "(Posisi) Itu akan diberikan ke PKS, sesuai kesepakatan," kata Jazuli kepada wartawan usai menghadiri Hari Nasional Saudi Arabia di Hotel Sultan, Senin (24/9) malam.

Kesepakatan itu, kata dia, dibuat saat detik-detik penentuan capres dan cawapres Prabowo-Sandi. Terkait munculnya nama M Taufik dari Gerindra sebagai calon Wagub DKI Jakarta, Jazuli mengatakan hal itu sah-sah saja, jika hanya sekadar mengajukan nama. Namun, komunikasi yang telah dipegang adalah antara PKS dan Gerindra di detik pengumuman pencapresan Prabowo tersebut.

Untuk kembali menegaskan komitmen tersebut, Jazuli menyebut dalam waktu dekat akan dibicarakan kembali perjanjian yang pernah disampaikan di awal. Kalau bicara koalisi politik, ia mengingatkan saat itu hanya ada dua partai politik pengusung Anies-Sandi, yakni Gerindra dan PKS. Demi kebersamaan, saat itu PKS yang juga memiliki calon memilih mengalah seperti yang PKS lakukan pada cawapres dari PKS.

Berdasarkan Undang Undang hanya pengusung yang boleh mengajukan. Dan pengusungnya cuma dua yakni PKS dan Gerindra. "Dan yang disepakati bersama oleh dua partai ini untuk PKS. Saya yakin Pak Prabowo pun akan arif dan bijaksana memberikan hak Wagub DKI ke PKS," ungkap Ketua Fraksi PKS DPR ini.

Jazuli juga menegaskan persoalan tarik menarik posisi pengganti wagub DKI ini tidak akan mengganggu arah Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM) di pilpres. Karena ia menegaskan dua hal ini antara posisi wagub DKI untuk PKS dan posisi PKS di koalisi pilpres adalah dua hal yang berbeda. "Jadi soal wagub ini tidak akan berpengaruh di koalisi," tegas Jazuli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika