REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, Pemilu 2019 akan lebih rumit, kompleks, dan massal dibandingkan pemilihan umum yang sebelumnya. Hal ini lantaran pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden berlangsung serentak.
Wiranto mengatakan berdasarkan kontestan, Pemilu 2019 melibatkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik. Karena itu, menurutnya, akan banyak kegiatan yang harus diamankan dan diperhatikan oleh penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.
“Partai politik juga melaksanakan kontestasi, lalu perorangan, para caleg ini, di pusat dan daerah, termasuk DPD juga ikut," terang Wiranto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/9).
Karena itu, dia bersama dengan para pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu mencoba mencari apa saja hal-hal yang rawan terjadi pelanggaran dan keramaian. Hal itu ia bicarakan dengan para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah melalui konferensi video.
"Apakah dalam soal perhitungan, aktivitas di lapangan, dan sebagainya. Para pejabat tadi telah menyampaikan beberapa arahan imbauan dan penekanan kepada para pemangku kepentingan di daerah," katanya.
Karena itu, Wiranto mengatakan, para petugas di lapangan pun harus mampu mengidentifikasi masalah yang rawan muncul di daerah mereka masing-masing. Para petugas di lapangan ini baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun ke tingkat yang paling bawah.
"Dari daftar IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) yang sudah masuk ke kita, tidak semua daerah itu sama. Masing-masing daerah secara spesifik punya masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul," kata dia.
Bahkan, mantan Panglima ABRI itu mengatakan, jalan keluar dari masalah-masalah tersebut juga harus dicari. Wiranto mengatakan, pada prinsipnya, aksi pencegahan lebih baik daripadanaksi mengatasi setelah terjadinya masalah tersebut.
"Dengan demikian, kita tidak ada kerugian apa-apa kalau kita bisa mengatasinya," ujar Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika