REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menilai, kibaran bendera partai saat deklarasi kampanye damai merupakan hal yang alamiah. Menurut dia, antusiasme relawan sangat tinggi untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, begitu pula partai masing-masing.
Namun, menurut dia hal iru bukanlah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun partai. Pasalnya, bendera partai dikibarkan di luar arena deklarasi kampanye damai yang beradai di sekitaran Monumen Nasional (Monas).
"Di luar arena acara tentu bukan tanggung jawab KPU dan partai. Antusiasme relawan kedua pendukung berjalan alamiah," katanya dalam keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Ahad (23/9).
Ia mengatakan, selama relawan tertib, tidak melakukan kekerasan dan vandalisme tentu itu hak mereka, hal itu tidak bisa dilarang. Antoni menambahkan, KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah bekerja keras, serius dan profesional.
Menurut Antoni, di tempat acara, sekitar panggung, tidak ada bendera sampai calon presiden (capres) Joko Widodo dan Prabowo Subianto meninggalkan tempat acara. Ia mengakui, memang sempat ada bendera Partai Nasdem dan Gerindra yang dikabarkan relawan di sebelah kiri panggung. Namun, petugas KPU menghampiri dan meminta bendera diturunkan.
Ketika tamu undangan mulai bubar, kata dia, baru terlihat banyak bendera Nasdem yang memenuhi bagian depan panggung. Ia menjelaskan, pembawa acara dari atas panggung juga berkali-kali mengingatkan agar tidak mengibarkan bendera.
"Tapi tentu Pak SBY juga punya hak untuk marah dan kecewa. Gak apa-apa, kita maklumi saja," katanya.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memutuskan untuk tidak mengikuti karnaval kampanye damai hingga selesai. Walkoutnya SBY dan Zulhas lantaran SBY kecewa dengan beberapa pendukung Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin yang membawa alat peraga kampanye selain bendera partai.
"Pak SBY merasa tidak nyaman ketika rombongan kami melintas mengikuti karnanval," kata Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Silang Monas, Jakarta, Ahad (23/9).
Baca juga: Soal Protes SBY, KPU: Ini Sudah Masa Kampanye
Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai, hari ini telah masuk masa kampanye. "Pertama ini sudah masa kampanye, sepanjang regulasinya dipatuhi. Yang kedua khusus kegiatan ini, semua yang berada di jalur kita terkontrol, siapa saja, berapa banyak, jumlah kaos, semua diperlakukan adil," kata Arief di Silang Monas, Jakarta, Ahad (23/9).
Kubu SBY menilai pendukung Jokowi menyalahi aturan lantaran membawa atribut partai selain dari atribut yang disediakan dari KPU. Menjawab hal tersebut Arief mengatakan bahwa pihak KPU hanya mengontrol delegasi yang berada di jalur karnaval.
"Memang yang di luar itu kita enggak bisa atur, misalnya tiba-tiba banyak orang berdiri di pinggir jalan, lalu mereka mengibar-ngibarkan sesuatu kan kita tidak bisa menata secepat itu," ujarnya.
Baca juga: Tak Nyaman dengan Pendukung Jokowi, SBY Tinggalkan Karnaval
Ikuti Whatsapp Channel Republika