REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN)harus tetap netral di pemilihan presiden 2019. Tjahjo menyebut posisi ASN sama dengan anggota TNI dan Polri yang harus netral.

"Tetap sama dengan TNI dan  Polri (netral)," kata Tjahjo kepada wartawan usai melantik Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Hadi Prabowo di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/9).

Tjahjo mengingatkan para ASN tidak ikut berpolitik praktis. Apalagi sampai menyalahgunakan fasilitas atau aset negara karena akan ada sanksi yang diberlakukan.

"Ya  termasuk terlibat langsung, atau  termasuk gunakan aset-aset daerah," ujarnya.

Tjahjo mengimbau masyarakat tidak segan melaporkan bila bertemu ASN yang tidak netral dan terlibat politik praktis. Hal itu harus disertai bukti kuat dan bukan rumor atau isu.

"Kalau memang ada bukti ada fotonya ada kesaksianya pasti nanti akan ada sanksi," katanya.

Tjahjo melihat potensi keterlibatan ASN dalam aksi dukung mendukung di pilpres, tidak sekuat saat Pilkada. Di Pilkada, ASN rawan dipolitisasi, karena lingkup pemilihannya menyangkut daerah sehingga ASN tergoda ikut berpolitik. Kompensasiberupa posisi di birokrasi menjadi factor ASN terlibat politik praktis .

"Pilpres tidak setinggi kalau Pilkada ya. Kalau di Pilkada pasti tinggi karena wajar dia ingin berbuat sesuatu siapa tahu kalau menang sebagai tim sukses nanti diangkat sebagai penjabat tapi kan harus ada aturannya. Kita ikut pola TNI dan Polri, tegas," tutur Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika