Jumat 21 Sep 2018 07:41 WIB

Kementerian PUPR Tingkatkan Konektivitas Kawasan Perbatasan

Kemen PUPR targetkan akhir 2018 sekitar 89,5% jalan perbatasan di Indonesia tembus

Red: EH Ismail

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan pembangunan di kawasan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan pembangunan di kawasan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Pembangunan tersebut sebagai wujud NawaCita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kementerian PUPR menargetkan akhir 2018, sekitar 89,5% atau 2.863,65 Km dari total panjang jalan perbatasan di Indonesia yakni 3.197,81 km sudah tembus. Secara keseluruhan jalan perbatasan bisa tembus akhir 2019. Jalan perbatasan berada di Provinsi NTT sepanjang 179,63 km, Kalimantan 1.919,98 km, Papua 1.098,20 km, sudah tembus 2.863,65 km.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, masyarakat sudah mulai merasakan manfaat Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua. Meskipun kendaraan yang melintas masih sedikit, namun penduduk yang sebelumnya berjalan kaki melalui medan yang sulit dan memakan waktu lama, kini jalur tersebut lebih mudah dilewati dan memangkas waktu perjalanan.

“Pembangunan jalan perbatasan bernilai strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sekaligus membuka keterisolasian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Pembangunan jalan perbatasan secara otomatis akan membuka keterisolasian wilayah. Dampaknya, akses masyarakat jadi lebih terbuka hingga kemudian terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan,” kata Basuki.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto menambahkan, pembangunan jalan paralel perbatasan bekerjasama dengan Zeni TNI AD. “Jalan perbatasan NTT sepanjang 179 km sudah selesai dan beraspal. Kehadiran jalan tersebut sangat bermafaat karena melintasi banyak pusat kegiatan masyarakat berupa fasilitas publik, seperti permukiman, sekolah, pasar, dan puskesmas,” kata Sugiyartanto dalam jumpa pers di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (20/9).

Pembangunan jalan paralel perbatasan di Provinsi NTT relatif lebih cepat karena tidak terlalu panjang dengan kondisi sudah beraspal. Sedangkan untuk jalan paralel perbatasan Kalimantan, dari total jalan dari total panjang 1.919,98 km, akhir 2018 sudah tembus sepanjang 1.775,30 km dan sisanya sepanjang 144,68 km pada 2019. Jalan perbatasan Kalimantan berada di Kalimantan Barat sepanjang 849,77 km, Kalimantan Timur 243,55 km, dan Kalimantan Utara 826,66 km. Jalan yang belum tembus di Kalbar sepanjang 47,36 km, Kaltara sepanjang 55,84 km dan Kaltim sepanjang 41,48 km.

Di Papua jalan perbatasan yang menghubungkan Merauke hingga Jayapura sepanjang 1.098,24 km ditargetkan sudah tembus 908,72 km pada akhir 2018. “Kondisi alam berupa pegunungan menjadi tantangan terutama pada ruas Ubrub-Oksibil. Oleh karena itu, juga dibangun jalan dari Ubrub - Yeti - Wamena - Oksibil. Meskipun memutar namun dengan kondisi alamnya relatif lebih datar maka penyelesaian konstruksinya bisa lebih cepat dan akan lebih nyaman dilewati,” pungkasnya.