REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Penghargaan ini untuk Layanan e-FLPP (elektronik Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Penyerahan penghargaan dilakukan Menteri PANRB Syafruddin kepada Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Surabaya, Rabu (19/9). Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartanto dan Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan.
Layanan e-FLPP PPDPP merupakan inovasi Kementerian PUPR untuk meningkatkan pelayanan penyaluran subsidi perumahan melalui program KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) kepada masyarakat melalui perbankan. Sebelumnya penyaluran KPR FLPP dilakukan secara manual yang memiliki beberapa kelemahan antara lain akurasi data calon debitur, proses verifikasi memakan waktu lama, dan lemahnya keamanan data.
"Kehadiran layanan e-FLPP, maka kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui perbankan dapat disalurkan dengan cepat, akurat, tepat sasaran, dan akuntabel sehingga memberikan gairah bagi berkembangnya industri properti di Indonesia," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Pemanfaatan teknologi telah mempercepat penyaluran dana FLPP, seperti waktu pencairan dana FLPP maksimal tujuh hari kerja menjadi maksimal tiga hari kerja, apabila dokumen diterima lengkap dan benar oleh PPDPP. Selain itu, sistem ini mampu meningkatkan akurasi penerima manfaat KPR subsidi karena sistem e-FLPP terhubung langsung dengan Dukcapil Kemendagri. Untuk meningkatkan keamanan data, PPDPP telah bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara yang sekarang dikenal dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Sistem ini kini telah digunakan oleh 43 Bank Pelaksana FLPP.
Dirjen Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti mengatakan, terpilihnya e-FLPP sebagi salah satu dari Top 99 Inovasi pelayanan publik menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada publik. “Kementerian PUPR akan terus mendorong terobosan-terobosan inovasi pelayanan publik di setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Di tingkat internal Kementerian PUPR juga diselenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Biro Komunikasi Publik,” ujar Lana.
Penerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik terdiri dari 16 inovasi berasal dari 11 kementerian, 10 inovasi dari lima Lembaga Negara, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri), 18 inovasi berasal dari 13 Pemerintah Provinsi, 39 inovasi berasal dari 32 Pemerintah Kabupaten, dan 16 inovasi berasal dari 12 Pemerintah Kota. Para pemenang TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik mendapat kesempatan berkompetisi untuk masuk dalam TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian PANRB juga melaunching International Public Service (IPS) Forum yang akan dilaksanakan di Jakarta, 7-8 November 2018. IPS Forum adalah wadah utuk berinteraksi bagi para pemangku kepentingan, pengelola, dan pengguna jasa pelayanan publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika