Kades yang Menggerakkan Warga Ikut BPJS Ketenagakerjaan

REPUBLIKA.CO.ID, KUTAI KARTANEGARA -- Ratusan pekerja non informal di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK). Sehingga, desa tersebut ditetapkan menjadi Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Gapura bertuliskan 'Selamat Datang di Desa Loa Duri Ilir' menyambut orang yang mengunjungi desa yang berada di tepi Sungai Mahakam ini. Di gapura itu, terpampang logo BPJS TK dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penduduk di desa banyak yang memiliki usaha. Mulai dari bengkel motor, warung makan, furniture, hingga warung sembako. Hampir semua unit usaha yang mereka miliki dipasang spanduk bertuliskan ‘Perlindungan Paripurna Bagi Pekerja Indonesia’ dan berlogo BPJS TK.

Itu sebagai tanda bahwa mereka sudah menjadi peserta BPJS TK. Meskipun, mereka bekerja di sektor informal.

Nanang (33 tahun), seorang pemilik usaha bengkel motor mengatakan, dia baru menjadi peserta BPJS TK satu bulan ini. Dia mengaku diajak oleh Pemerintah Desa Loa Duri Ilir yang menyampaikan pesan pentingnya jaminan perlindungan bagi pekerja.

“Akhirnya saya ikut, karena bekerja di bengkel ini juga memiliki risiko seperti tangan terluka,” kata Nanang, Selasa (18/9).

Selain itu, dia juga mengaku dengan mengikuti BPJS TK, maka jika terjadi kecelakaan kerja atau pun dia meninggal, dia bisa ‘mewariskan’ santunan yang diberikan oleh BPJS TK. “Ini alasan saya untuk bergabung,” kata Nanang.

Warga yang menjadi peserta BPJS TK di Desa Loa Duri Ilir ini tak lepas dari peran seorang kepala desa (kades)-nya yang bernama Fakhri Arsyad. Berdasarkan penuturan Fakhri, inisiatif untuk menggerakkan warga yang bekerja di sektor informal itu bermula saat ada perangkat desanya yang non PNS meninggal di usia 28 tahun.

Kemudian, keluarga yang ditinggalkan pun menjadi panik karena nafkahnya bergantung kepada suaminya semata. Sementara, pemerintah desa memang tak memiliki jaminan perlindungan kepada para perangkatnya.

Dalam arti, ketika perangkat ini meninggal, hanya diberikan santunan sumbangan sekadarnya. “Dari situlah saya memikirkan perlunya perangkat desa untuk memiliki jaminan perlindungan sosial seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun,” kata Fakhri.

Fakhri pun menanyakan masalah ini ke kantor cabang BPJS TK yang membawahi pelayanan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena, Fakhri berpikir bahwa jaminan perlindungan ketenagakerjaan itu hanya untuk orang yang bekerja di perusahaan atau sektor formal.

“Ternyata, BPJS TK menyatakan bahwa perangkat desa pun bisa menjadi peserta BPJS TK,” kata Fakhri.

Sehingga, mulai Januari 2018, Fakhri dan puluhan perangkat desa mendaftar menjadi peserta BPJS TK. Tidak ingin memikirkan dirinya dan perangkat desanya sendiri, Fakhri beserta jajarannya kemudian mengkampanyekan menjadi peserta BPJS TK kepada warganya yang bekerja di sektor informal seperti bengkel, warung sembako, tukang gado-gado, nelayan, dan lain sebagainya.

Hingga saat ini, dari 13 ribu warganya, sudah ada 600 pekerja informal di Desa Loa Duri Ilir yang menjadi peserta BPJS TK. Angka tersebut belum final, karena masih ada warga yang belum mendaftar. Bukan karena tidak mau, tetapi karena blangko yang disediakan oleh cabang BPJS TK sudah habis saking banyaknya yang ingin bergabung. “Sekarang sedang diurus,” kata Fakhri.

Nanang (33 tahun) berpose di depan bengkel sepeda motor miliknya di Desa Loa Duri Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nanang saat ini sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah mengetahui manfaatnya bagi pekerja informal seperti dirinya.

Pilot Project

Atas kesadaran warga yang begitu semangat memahami arti penting jaminan sosial bagi tenaga kerja, BPJS TK pun menetapkan desa ini sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial. Plt Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengapresiasi penetapan ini.

Menurut Edi, penetapan ini bisa menjadi pilot project bagaimana warga baik yang bekerja di sektor formal dan informal untuk memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Semoga desa ini menjadi contoh bagi 190 desa, 44 kelurahan, dan 18 kecamatan di Kutai Kartanegara untuk memberikan pemahaman kepada warganya tentang pentingnya BPJS TK bagi tenaga kerja,” kata Edi saat memberi sambutan penetapan Desa Loa Duri Ilir sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial di Kantor Desa Loa Duri Ilir, Selasa (18/9).

Melihat apa yang dilakukan oleh warga dan perangkat Desa Loa Duri Ilir itu, Edi memastikan akan memerintahkan BUMDes yang ada di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bekerja sama dengan BPJS TK. Yaitu, dalam bentuk aktif dalam keikutsertaan BPJS TK.

Sementara, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis mengatakan, pihaknya sangat senang dengan peluncuran Desa Loa Ilir Duri ini sebagai Desa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. “Ini berarti bahwa kepala desa dan seluruh perangkatnya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa yang telah mendukung suksesnya program ini,” kata Ilyas.

Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini telah dilaksanakan di beberapa daerah pada Tahun 2017 sebanyak 276 desa dan ditargetkan pada Tahun 2018 ini akan dibentuk 200 desa sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. “Tujuan dibentuknya Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini agar masyarakat desa mengenal lebih dekat program-program BPJS Ketenagakerjaan sehingga menimbulkan kesadaran akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ini, juga agar muncul kesadaran para perangkat desa untuk mensejahterakan masyarakatnya yang juga para pelaku ekonomi,” kata Ilyas.

“Kami akan terus berupaya untuk menciptakan cara-cara edukasi baru untuk seluruh masyarakat pekerja agar seluruh pekerja sadar akan pentingnya sebuah jaminan sosial dalam menghadapi risiko-risiko sosial yang dapat menimpa kita di manapun dan kapan pun,” kata Ilyas.