REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto menegaskan partai politik yang pimpinannya harus menang di Jawa Barat pada kontestasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Partai Golkar menargetkan meraih suara sekitar 20 persen di Provinsi Jawa Barat.
"Yang penting Golkar di Jawa Barat harus menang (saat Pileg dan Pilpres 2019)," kata Airlangga Hartarto usai melantik Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Jawa Barat di Kantor DPD Golkar Jawa Barat Kota Bandung, Selasa (18/9).
Menurut Airlangga, salah satu langkah yang harus dilakukan agar bisa mencapai target tersebut ialah Partai Golkar di Jawa Barat harus mengaktifkan jaringannya di masyarakat. "Dan masing-masing konsentrasi di dapil masing-masing. Selain itu agar bisa meraih target dan kemenangan juga terletak pada kerja keras dan kekompakkan seluruh badan, sayap partai, termasuk Bappilu Jabar yang baru saja dilantik," kata dia.
Airlangga menilai Pemilu 2019 memiliki kompleksitas paling tinggi di dunia. Meskipun demikian, partai berlambang pohon beringin mematok target tinggi dalam meraup suara.
"Pemilu nanti, pileg dan pilpres bareng, diferensiasinya susah. Ini pemilu paling kompleks sedunia," ujarnya.
Airlangga mengatakan dalam penyelenggaraannya, masyarakat harus memilih calon presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR RI, calon DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten dan tantangannya ialah hadir dengan lembaran kertas surat suara tanpa foto. Itu artinya ada sekira 400 variabel yang menjadi pilihan masyarakat. Dengan begitu, agenda yang penting untuk dilakukan setiap pengurus daerah melakukan simulasi pemilihan.
"Dan memang kompleks. Semua pengurus harus memperkuat kader. Kami harus realisasikan target nasional 18 persen atau 110 kursi. Untuk Jawa Barat harus meraih 20 persen suara," katanya.
Partai Golkar akan menerapkan pendekatan antikorupsi di internal partai untuk merebut hati pemilih generasi milenial pada Pemilu 2019. Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, dengan empat karakteristik yang dimiliki milenial yaitu kritis terhadap hal yang menyimpang, menginginkan perubahan, mencari alat yang memudahkam mereka mencari tahu, dan bergaul berdasarkan komunitas, membuat pihaknya memetakan beberapa hal.
"Yaitu generasi milenial sensitif korupsi dan politisasi identitas yang berlebihan," kata Doli dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (15/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika