REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, ada pihak-pihak yang sengaja memolitisasi daftar pemilih tetap (DPT) menjelang pemilihan umum (pemilu). Menurutnya, permasalahan DPT merupakan kasus lama yang selalu muncul jelang pemilu.
"DPT ini sudah jelas menjadi satu lahan lama yang dianggap sangat seksi untuk dipolitisasi. Jadi memang ada kesengajaan by design," katanya di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/9).
Menurut Siti, jika memang ada kesalahan dalam penetapan DPT, hal itu seharusnya hanya terjadi sekali atau dua kali. Namun faktanya, lanjut dia, setiap pemilu DPT ganda selalu menjadi permasalahan.
"Ini adalah kesengajaaan," ucapnya.
Siti mengatakan, seharusnya permasalahan DPT sudah tak terjadi lagi. Pasalnya, pemerintah sudah lima kali melakukan pemilu secara langsung dan juga berpengalaman menangani 1.400 lebih Pilkada. "Jadi menurut saya ini by design. Perilaku distortif yang by design yang seharusnya kita mampu untuk putus mata rantainya," ujarnya.
Ia mengakui, sebetulnya sudah dianggarkan dana untuk mengelola database warga negara sesuai dengan KTP elektronik (KTP-el). Namun, yang terjadi justrubada kasus korupsi dalan pembuatan KTP-el.
Padahal, fungsi database bukan hanya untuk menunjukan jumlah kelahiran dan kematian. Lebih dari itu, database menjadi krusial ketika pemilu untuk menunjukkan jumlah pemilih sebenarnya.
"Baik itu perempuannya, laki-lakinya, kan untuk memetakan juga berapa pemilih pemula, jumlah pemilih muda yang akurat," kata dia.
Siti menilai, tidak ada keseriusan dari para elite politik untuk memebenahi masalah DPT. Padahal, untuk negara sebesar Indonesia yang jumlah terbanyak keempat di dunia, akan berbahaya sekali jika data penduduk tidak diketahui secara pasti.
Menurut dia, saat ini Indonesia seharusnya sudah memasuki tahapan yang sangat serius untuk berkompetisi dengan negara ASEAN, Asia Pasifik, bahkan global. "Tapi kita di dalam negeri ini masih bopeng-bopeng. Lebih bahaya lagi ketika dipolitisasi seperti ini, bagaimana database itu absah ketika pemilu ini sudah ditapaki tahapannya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
