Senin 17 Sep 2018 01:36 WIB

Kiai Ma'ruf Ajak Warga Jaga Etika Berpolitik

Keinginan mengganti presiden harus dilakukan saat pemilihan umum.

Rep: Bayu Adji P/ Red: Endro Yuwanto
Bakal calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin di Rumah KMA, Jalan Saharjo No. 129, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (16/9).
Foto: Republika/Bayu Adji P
Bakal calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin di Rumah KMA, Jalan Saharjo No. 129, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (16/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon wakil presiden (cawapres) KH Ma'ruf Amin menilai situasi politik sangat memengaruhi kinerja pemerintah dalam membangun Indonesia. Menurut dia, jika situasi politik kondusif, maka pemerintah bisa fokus dalam menjalankan amanat rakyat.

Karena itu, Kiai Ma'ruf mengajak masyarakat untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dengan menjaga etika berpolitik. "Jangan sampai baru terpilih sudah didorong-dorong supaya mundur, supaya ganti presiden," kata dia dalam pidato politiknya di Rumah KMA, Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (16/9).

Menurut Kiai Ma'ruf, keinginan mengganti presiden harus dilakukan saat pemilihan umum. Dengan menyuarakan ganti presiden di saat yang tak tepat, lanjut dia, justru membuat situasi politik tak kondusif.

Pasalnya, Kiai Ma'ruf melanjutkan, dengan tuntutan tersebut presiden akan merasa tertekan. Akibatnya, kebijakan yang diterapkan pemerintah tak bisa berjalan maksimal.

"Ini dari tahun pertama sudah geger terus. Kalau begitu kapan mau membangun, duduk saja nggak bisa apalagi berdiri, didorong kanan didorong kiri. Kalau mau gaduh nanti pada saat pilpres," jelas Kiai Ma'ruf.

Karena itu, Kiai Ma'ruf berharap, situasi politik seperti itu dapat dibenahi. Ia mengibaratkan, tuntutan ganti presiden sebelum masa jabatannya berakhir sebagai kerikil yang harus dibersihkan. "Inilah yang saya sebut kerikil, becek-becek, genangan-genangan air, harus kita bersihkan supaya kita bisa tinggal landas," ujar dia menegaskan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement