REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Defisit keuangan yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdampak pada terhambatnya operasional di sejumlah RS di Jakarta. Menyikapi hal tersebut, Senin (17/9), Komisi IX DPR RI akan menggelar rapat gabungan dengan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan untuk membahas masalah tersebut.
"Senin saya rapat gabungan dengan Menkeu dan Menkes soal ini. Setelah besok siang bisa saya jawab," kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf saat dihubungi Republika, Ahad (16/9).
Pada Ahad (16/9) siang, Republika juga mencoba menelusuri situasi terkini di RSUD Pasar Minggu, setelah sebelumnya RSUD Pasar Minggu masuk pada daftar RS yang terkena dampak defisit BPJS. Namun sayang, dikarenakan hari Ahad kegiatan operasional seperti layanan obat dan banyak poli yang tidak libur. Sehingga kegiatan di RSUD Pasar Minggu cenderung sepi.
Republika mencoba mewawancarai salah satu keluarga pasien BPJS yang enggan disebutkan identitasnya. Menurut dia, di hari kerja mulai Senin sampai dengan Sabtu, antrean pengambilan obat khusus BPJS di Apotek RSUD Pasar Minggu sangatlah panjang.
Namun dia mengaku tidak mengetahui apakah banyak pasien BPJS yang tidak terlayani karena stok obat habis. Karena hingga saat ini, stok obat untuk ayahnya sendiri cenderung aman dan masih terpenuhi RSUD Pasar Minggu.
"Ayah sakit jantung, gula juga, tapi Alhamdulillah kalau obat ayah saya masih ada di sini, gak harus beli keluar," kata dia saat berbincang dengan Republika.
Dia mengaku sempat khawatir jika ayahnya terdampak masalah defisit BPJS tersebut. Karena obat yang harus dikonsumsi ayahnya cukup banyak, dan harganya tidaklah murah. Terlebih dia mengaku selalu tepat waktu membayar iuran kesehatan BPJS.
"Saya lihat diberita begitu ya, saya khawatir pastinya. Mudah-mudahan cepat terselesaikan deh," ucap dia.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan memberikan dana talangan kepada BPJS Kesehatan guna membayar sejumlah tagihan dari rumah sakit.
"Untuk sementara, mengenai kebutuhan karena memang ada beberapa yang sudah menunjukkan tagihan dari rumah sakit, kita akan memberikan tambahan kepada BPJS. Sekarang prosedurnya sedang dilakukan dari sisi penganggarannya," kata Sri.
Meski begitu, Sri mengaku saat ini tengah membahas bauran kebijakan yang bisa diambil untuk BPJS Kesehatan bersama Menteri Kesehatan. Hal itu untuk bisa memantau komponen belanja seperti biaya operasional, manajemen klaim, dan juga penghitungan manfaat yang bisa diberikan kompensasi oleh BPJS Kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika