REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin menilai, hasil Ijtima Ulama II bebas intervensi dalam menentukan dukungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Menurut dia, tak ada pihak yang bisa melakukan intervensi pada dukungan ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).
"Kita ada komunikasi, cuma kita gak bisa mengintervensi hasil ijtima. Apakah nanti hasilnya mendukung Prabowo-Sandi? Kita belum tahu, sebagaimana kita juga gak tahu kalau yang didukung iIjtima pertama adalah Prabowo-Salim Segaf," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (16/9).
Ia juga tak khawatir jika keputusan ulama tak mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut dia, sikap ulama memang semestinya independen dan dapat mengayomi semua kandidat, sekalipun Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Apalagi, Suhud menambahkan, bakal cawapres yang diusung pejawat merupukan ulama. Karena itu, ia tak ingin terjadi pertentangan di lapisan bawah masyarakat jika ulama di tingkat elite terbelah menjadi dua kubu.
"Calon wakil pihak sana kebetulan labelnya ulama, khawatirnya nanti terjadi friksi di lapis bawah. Kan harus dihindari," ujar dia.
Suhud mengatakan, apapun keputusan Ijtima Ulama II, PKS berkomitmen untuk fokus pada kampanye yang memberi gagasan dan berorientasi pada pembenahan ekonomi. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan lagi menggunakan isu keagamaan untuk berkampanye.
"Jangan ada provokasi juga, seperti kemarin gak milih Jokowi masuk neraka. Itu kan sebetulnya hal-hal yang kontra produktif ya. Hindari lah yang begitu-begitu," ujar dia.
GNPF Ulama akan menggelar Ijtima' Ulama Jilid II di Jakarta pada Ahad (16/9). Ijtima' tersebut bertujuan menentukan sikap dan arah dukungan para ulama dalam Pilpres 2019. Dalam acara itu, rencananya akan dihadiri 1.000 ulama dan sejumlah tokoh nasional.
Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak memastikan, bahwa pihaknya bakal menggelar kembali ijtima ulama pada Ahad (16/9). Menurut Yusuf Martak, ijtima ulama jilid II merupakan tindak lanjut daripada hasil rekomendasi sebelumnya yang tidak terakomodir dengan baik oleh partai politik.
Mengingat hasil ijtima ulama yang pertama merekomendasikan Prabowo Subianto-Salim Segaf atau Prabowo-Ustadz Abdul Somad. Namun, kenyataannya Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai pendampingnya.
"Dikarenakan adanya pasangan yang tidak diakomodir oleh paslon yang telah menentukan paslon yaitu bapak Prabowo-Sandiaga. Maka secara mekanisme kami mengadakan ijtima yang kedua, yaitu kita mengembalikan hak pada para ulama dan tokoh nasional," jelas Yusuf Martak saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Kamis (13/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika