REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono menuturkan sampai saat ini belum ada desakan yang kuat dari pengurus partai di daerah untuk mengadakan musyawarah kerja nasional (mukernas). Karena itu, keputusan terkait arah koalisi akan mengacu pada mukernas PBB Juli lalu.

"Mukernas terakhir itu menyerahkan ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Tapi kemudian karena situasi sekarang sudah sedemikin rupa, maka apakah perlu mukernas, masih kita kaji karena belum ada desakan kuat dari daerah untuk meminta diadakan mukernas guna mengambil keputusan terakhir," ujar dia kepada Republika.co.id, Kamis (13/9).

Sukmo menjelaskan, sebelum sampai ke mukernas itu ada mekanisme yang harus dilewati dahulu. Mekanisme yang berlaku di internal PBB adalah mendengar masukan dari majelis syuro melalui pelaksanaan rapat hingga menghasilkan keputusan untuk kemudian diserahkan kepada DPP.

"Keputusan ini bisa berupa kriteria (kandidat) atau mengusulkan nama kepada DPP sebagai rekomendasi untuk dicalonkan atau mengusung calon presiden," papar dia.

Kemudian, Sukmo menambahkan, DPP setelah menerima rekomendasi berupa nama atau kriteria itu maka akan menggelar rapat. Rapat ini jenisnya bermacam-macam. "Bisa rapat pleno dengan terlebih dulu mendengarkan pandangan dari pengurus daerah. Kalau dirasa perlu mendengarkan pandangan dari pengurus daerah, maka bisa diadakan mukernas," katanya.

Namun, jelas Sukmo, di dalam mukernas Juli lalu, pengurus daerah sudah memberikan kewenangan kepada DPP untuk melakukan kajian dan membuat keputusan DPP. Sehingga apakah mukernas itu perlu, kata dia, masih sangat tentatif sifatnya.

"Keputusan DPP bisa jadi sesuai dengan majelis syuro. Atau, dengan mendengarkan pengurus daerah bisa jadi keputusannya menguatkan (rekomendasi majelis syuro) atau berbeda," papar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika