REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) sampai detik ini belum menentukan arah koalisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, PBB bisa saja mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau Joko Widodo-Ma'ruf Amin, atau juga tidak ke mana-mana.
"Sampai hari ini kita belum memutuskan akan bergabung ke mana, tapi kalau misalnya mau bergabung ke mana saja ya terbuka saja, bisa saja ke Prabowo, bisa saja ke Jokowi, karena calon kan cuma dua. Dan bisa juga enggak gabung ke mana-mana," kata dia, Kamis (13/9).
Karena itu, PBB hingga kini masing menggodok dan mematangkan sikap politik pada Pilpres 2019. "Karena ini kan kita bicara pada level partai. Dan kepentingan partai yang diamanatkan oleh muktamar itu tentu harus jadi acuan bagi saya," ucap dia.
Yusril mengungkapkan tidak akan menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk menentukan arah koalisi pada Pilpres 2019. Namun, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB akan mengundang pengurus DPW sampai DPC untuk membahas arah koalisi.
Pembahasan tersebut, lanjut Yusril, menjadi momen untuk memberi penjelasan dan mendengar masukan dari semua pengurus partai. Hasil pembahasan akan dikembalikan pada DPP untuk kemudian membuat keputusan final.
DPP PBB, papar Yusril, berwenang memutuskan arah koalisi pada Pilpres 2019. Sementara, Dewan Pimpinan Wilayah (tingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Cabang (kabupaten/kota) punya kewenangan menentukan dukungan pada pemilihan kepala daerah di tingkatannya masing-masing.
"Kami lebih banyak barang kali 90 persen bahwa calon bupati dan calon gubernur itu ya apa yang dikehendaki oleh tingkatannya masing-masing. Begitu juga hendaknya harus memahami bahwa kewenangan mengambil keputusan politik di tingkat pusat itu DPP. Jangan di balik-balik, kalau begini bukan partai, gerombolan," tuturnya.
Yusril meyakini, DPW dan DPC akan satu suara mengikuti apapun yang diputuskan DPP Partai nanti. Ia mengungkapkan, beda pendapat adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi. Tapi pada akhirnya minoritas harus tunduk pada keputusan yang didasarkan pada suara mayoritas.
"Saya sebagai ketum kan enggak pernah mencampuri siapa yang akan menjadi bupati gubernur. Misal menjadi bupati di Lombok Timur. 'Ya itu kewenangan Anda semualah'. Saya lebih banyak mengikuti apa yang diputuskan oleh DPC," kata dia.
Eksponen DPP PBB enggan menanggapi rencana pertemuan Yusril dengan Jokowi. "Kami Eksponen DPP PBB sudah melaksanakan rapat, salah satu yang dibahas adalah mengenai informasi ke media. Untuk sementara kita tidak berkomentar dulu, bukan tidak melayani, tapi ini berdasarkan instruksi dari rapat," ujar anggota Eksponen DPP PBB, Harjono Padmono Putro, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (12/11).
Namun, secara pribadi, Harjono menyatakan apa pun keputusan DPP PBB dalam menentukan sikap arah dukungan di Pilpres 2019 harus melalui mekanisme partai. Yakni, lewat mukernas, bukan melalui mekanisme media sosial (medsos).
Hanya saja, sampai detik ini, Harjono mengaku belum ada rencana akan diselenggarakan mukernas untuk menentukan arah dukungan di Pilpres 2019. "Secara pribadi, semuanya harus melalui mekanisme partai. Apa pun keputusannya, mendukung siapa seharunya melalui mekanisme partai, seperti partai politik lainnya, bukan melalui mekanisme medsos," kata Harjono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika