REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung pasangan bakal capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan menemui Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Pertemuan itu untuk membahas sekaligus memastikan keinginan Yusril bergabung dengan partai pengusung pejawat.

"Pada waktu yang sangat tepat akan kami lakukan pembicaraan bersama dengan Yusril. Apakah dia bergabung atau tidak, kami hormati, tetapi berkomunikasi pasti kita lakukan," kata Rofiq di Kantor Pusat TKN KIK, Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/9). 

Rofiq menilai, hingga saat ini pakar hukum tata negara itu belum menentukan arah pilihan politik. Namun, ia meyakini, ada beberapa faktor yang akan membuat Yusril mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Pertama, ia menyebutkan, saat PBB mengalami banyak masalah kepartaian, koalisi Jokowi-Ma'ruf adalah pihak yang banyak membantunya. Selain itu, ia menambahkan, berdasarkan pernyataan di media, Yusril juga condong bergabung dengan pejawat. 

Ia mengatakan, pernyataan tersebut di antaranya terkait Jokowi tidak perlu cuti atau mundur dari posisi sebagai presiden RI setelah ditetapkan sebagai calon presiden. Ia menilai, pendapat hukum Yusril itu berdasarkan pada kepentingan bangsa dan negara.

Rofiq juga meyakini, posisi Yusril sebagai kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak memengaruhi keputusannya terkait Pilpres 2019. Yusril menjadi kuasa hukum HTI ketika organisasi keislaman itu dibubarkan oleh pemerintah karena dinilai radikal. 

"Ya, tidak ada hubungannya. Dia kan sebagai lawyer saja. Bukan sebagai pribadi karena itu terkait profesi. Siapa pun bisa membela HTI jika diminta," kata Rofiq.  

Menurut Rofiq, justru akan sangat baik jika Yusril jadi bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf dan langkah itu diikuti oleh kelompok HTI. "Kepastian menangnya akan semakin besar," kata dia.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika