REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan rumah yang rusak usai bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak dilakukan oleh kontraktor, namun dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong.
Menteri Basuki dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa (11/9), mengatakan masyarakat akan dibantu tenaga pendamping dalam membangun kembali rumahnya dengan teknologi rumah tahan gempa. Pembangunan rumah dilakukan secara gotong-royong atau dikenal dengan Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas).
"Masyarakat tidak menjadi penonton saja, tapi gotong royong sehingga bisa menyelesaikannya lebih cepat daripada kontraktor," kata Basuki pada Rapat Konsultasi Tindak Lanjut Penanganan Gempa Bumi NTB di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/9) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fachri Hamzah dan Fadli Zon.
Menteri Basuki mengatakan sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2018, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah akan selesai dalam waktu enam bulan. Sebagai antisipasi musim hujan musim, Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyiapkan hunian berupa tenda sementara di dekat rumah, sambil warga menyelesaikan perbaikan rumahnya.
Data sementara jumlah rumah yang sudah terverifikasi sebanyak 31.991 unit rumah rusak berat, di mana sebanyak 20.546 unit di Pulau Lombok sudah ditetapkan melalui SK Bupati dan 2.477 unit di Pulau Sumbawa dalam proses pendataan dan pembuatan SK Bupati. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga, Kementerian PUPR telah membentuk tim pendamping yakni satu tim beranggotakan sembilan orang terdiri dari Tim Balitbang, TNI/Polri, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik untuk bisa mendampingi masyarakat membangun rumah.
Rumah tahan gempa yang dibangun tidak harus menggunakan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), namun bisa teknologi lainnya. "Risha, hal yang penting adalah struktur bangunannya, yakni dengan kolom yang tahan gempa. Untuk dinding bisa menggunakan kayu, atau batu bata yang ditentukan sendiri oleh masyarakat," kata Basuki.
Kementerian PUPR telah mengerahkan sebanyak 400 insinyur muda CPNS PUPR untuk membantu pendampingan rekonstruksi rumah. Pemerintah juga telah memulai pencairan bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak, yakni Rp 50 juta rumah rusak berat, Rp 25 juta rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta rumah rusak ringan.
Untuk memasok kebutuhan bahan bangunan, Basuki menyatakan telah berkoordinasi dengan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi NTB yang telah membuka 8 depo material konstruksi di 5 Kecamatan, yakni di Pemenang, Tanjung, Kayangan, Bayan, dan Gangga dalam rangka penyediaan material konstruksi seperti semen, pasir, rangka baja, dan pipa paralon dalam jumlah cukup dan harga terjangkau.
"Suplai bahan bangunannya dari Jawa Timur bukan dari Jakarta supaya lebih cepat. Saya setuju dengan masukkan dari DPR agar dana pembangunan rumah warga segera cair. Pemerintah akan mengontrol harga bangunan yang dijual di depo agar tidak jauh tinggi dari harga pasaran," kata Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika