REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu merusak sedikitnya 149.715 unit rumah. Kini, sebanyak 3.517 unit rumah siap dibangun kembali.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho membenarkan, jumlah rumah rusak 149.715 unit. "Kemudian sebanyak 3.517 unit rumah siap di bangun kembali, terverifikasi 68.153 unit, telah (mendapat) surat keputusan (SK) 32.848 unit, buku terbit 14.020 unit, dan berisi saldo 2.277 unit," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (9/9).
Rinciannya, kata dia, Kabupaten Lombok Utara 38.497 unit rumah yang rusak, 1.620 unit rumah siap di bangun kembali, SK 12.105, Buku terbit 9.171, berisi saldo 1.478 unit. Sementara di Kabupaten Lombok Barat 55.497 unit rumah hancur, 555 unit rumah siap di bangun kembali terverifikasi 36.364, SK 3.968, buku terbit 699 unit.
Sementara itu di Kabupaten Lombok Timur 15.642 unit, 1.085 unit rumah siap di bangun kembali terverifikasi 13.810, SK 11.080 unit. Di Kabupaten Lombok Tengah 11.232 unit dan yang terverifikasi 4.088 unit, SK 4.088, buku terbit 2.164, berisi saldo 799 unit.
Di Kota Mataram 4.446 unit rumah rusak, 192 unit rumah siap di bangun kembali dan yang terverifikasi 1.686, SK 1.507, dana stimulan 1.986 unit. Sementara di Kabupaten Sumbawa 9.040 unit, 30 unit rumah siap di bangun kembali (belum terverifikasi). Kabupaten Sumbawa Barat 15.361 unit, 35 unit rumah siap di bangun kembali atau belum terverifikasi. "Sementara itu, kerusakan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (fasos) 3.533 unit," katanya.
Sutopo menambahkan, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan dinas lainnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terkait rencana aksi pembangunan percontohan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) di lima Kecamatan KLU. Ia menambahkan, untuk percontohan Risha akan dibangun sebanyak 25 rumah di KLU yang terbagi dalam empat bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan peribadatan.Kini kegiatan pembangunan rumah risha meliputi tiga tahapan yaitu sosialisasi, perencanaan, dan pelaksanaan.
"Progresnya sudah ada 105 fasilitator dari PUPR untuk mendampingi masyarakat dlm membangun rumah tahan gempa," ujarnya.
Namun, ia mengakui belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) dari BNPB dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana stimulan jadi kendala. Sementara itu, ia mengakui Bupati Kabupaten Lombok Barat mendorong agar pembangunan hunian sementara (Huntara) dilakukan di beberapa titik pengungsian.
"Bupati menekankan agar percepatan verifikasi rumah rusak dan fasum agar proses pencairan dana stimulan bisa terealisasi," ujarnya.
Kata Sutopo, pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait mengenai penanganan pengungsi, dan percepatan pembangunan rumah, mengingat cuaca sudah akan masuk musim penghujan. "Karena itu, BNPB diminta perlu segera ditetapkannya SOP perbaikan darurat rumah rusak. Selain itu, percepatan proses verifikasi oleh pemerintah daerah (pemda)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika