REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Peran kehumasan pemerintah di era 4.0 sangat strategis. Era ini informasi dan komunikasi menembus batas ruang dan waktu. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat tepat yang benar menjadi sangat mendesak. Hal ini untuk menghindari berkembangnya hoax di masyarakat.
Untuk itu Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas), mengadakan Konvensi Humas Indonesia 2018 pada 7-8 September 2018. Acara dibuka Salamata Sembiring selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pembina Iprahumas.
"Para humas harus merubah kebiasaannya menuju era 4.0. Para humas tidak boleh baper. Humas harus Kepo dan Update dalam menghadapi sebuah isu," kata Sembiring dalam rilisnya, Sabtu (8/9).
Hari pertama acara ini diisi oleh workshop pakar yaitu Gerald Sebastian (Co Founder Channel Youtube Kok Bisa), Lestantya R Baskoro (Redaktur dan Wartawan Senior Tempo). Acara hari pertama ditutup dengan pemilihan ketua umum iprahumas periode 2018-2021.
Acara puncak konvensi ini menghadirkan sebuah diskusi hangat yang menghadirkan pembicara Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, R Niken Widyastuti, juru bicara Presiden, Johan Budi dan Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti.
Dalam sambutannya Niken mengingatkan para humas untuk menjalankan tugas utama humas pemerintah. Tugas sosialisasi program pemerintah, edukasi kepada publik, kampanye program pemerintah, kontra narasi dan nation branding perlu terus dilakukan.
"Pranata humas jangan hanya menguasai sarana komunikasi konvensional saja. Di era 4.0 penggunaan sarana komunikasi baru harus dikuasai dan dimanfaatkan," kata Niken.
Dalam diskusi dengan para humas, Nufransa Wira Sakti mengatakan Pranata humas harus didukung, diberikan pelatihan dan workshop kehumasan. Nufransa berharap Iprahumas mampu menjadikan para pranata humas mampu berkolaborasi.
"Sehingga dapat saling meembantu dan mendukung isu-isu bukan hanya dikementeriannya akan tetapi juga lintas kehumasan," kata Nufransa.
Dalam diskusi, Johan Budi juga menekankan parah humas harus mampu melakukan pemilihan media secara efektif. Beberapa trik diberikan Johan budi tips dan trik bagaimana komunikasi dengan publik.
"Jangan berbohong, Lebih baik jujur jika memang subtansi permasalahan. Juga humas jangan memberikan penjelasan yang akan menimbulkan pertanyaan lainnya," kata Johan Budi.
Johan budi juga mengkritisi komunikasi di beberapa kementerian yang terfokus pada menteri. Atau bahkan sebaliknya menterinya tidak pernah bicara kepada publik.
"Mungkin perlu dipertimbangkan bahwa kementerian mempunyai juru bicara. Hal ini penting karena Masyarakat perlu mendapatkan jawaban yang secara nyata berdampak pada kehidupan masyarakat," tambah Johan Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika