REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, rencana kerja Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2019 akan berfokus pada upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Hal itu disampaikan Agus dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kemensos Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung di gedung DPR, Kamis (6/9).
Agus mengatakan, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah 'Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas' yang termuat dalam lima program. Di antaranya, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dan pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
Agus mengatakan, Kemensos didukung pagu anggaran sebesar Rp 58,9 triliun pada 2019. Jumlah itu naik 36,06 persen dibandingkan tahun anggaran 2018. "Kenaikan anggaran terbesar Kemensos tahun 2019 adalah untuk peningkatan kualitas bantuan sosial PKH. Di mana skema bantuan sosial PKH berubah dari flat Rp1.890.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi kembali kondisional sesuai beban kebutuhan keluarga," terang Agus dalam siaran pers kepada Republika.co.id, Jumat (7/9).
Peningkatan tersebut, lanjutnya, pada nilai bantuan komponen pendidikan dan kesehatan sebesar 100 persen. Agus menjelaskan kenaikan anggaran PKH tampak dalam jumlah bantuan tetap sebesar Rp 550 ribu, komponen kesehatan Rp 2,4 juta, komponen pendidikan SD Rp 900 ribu, SMP Rp 1,5 juta, dan SMA Rp 2 juta.
Sementara untuk komponen kesejahteraan lansia tetap Rp 2,4 juta dan penyandang disabilitas Rp 2,4 juta. Untuk KPM yang berdomisili di daerah terpencil, kepulauan terluar dan perbatasan antarnegara, bantuan tetapnya Rp 1 juta. Kenaikan sekitar indeks bansos 100 persen ini bertujuan mengurangi angka kemiskinan menjadi 9,3 persen pada akhir tahun 2019. Adapun jumlah sasaran tetap 10 Juta KPM PKH.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan kenaikan anggaran di Kemensos dapat dipahami dan diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. "Jadi bansos diberikan bukan sekedar bansos, namun pendamping program diharapkan mampu mendorong kemandirian penerima manfaat dan menumbuhkan enterpreneurship sehingga lepas dari kemiskinan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika