Indonesia Menjadi Pusat Keuangan Islam

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Muhammad Gunawan Yasni, Pengajar dan Praktisi Keuangan Syariah

Acara The Islamic Finance Week September 2018 Mansion Hall London, Inggris, menghadirkan Lord Mayor Charles Bowman dan John Glen (Economic Secretary to the Treasury, Her Majesty Treasury). Langkah ini mengindikasikan Inggris tetap berupaya menjadi pusat keuangan Islam dunia, ketahanan keuangan dan tetap menjadi pusat pendidikan keuangan Islam yang antisipatif dan koordinatif dengan perkembangan industri keuangan Islam di belahan dunia mana pun.

Bank of England dan beberapa pihak yang berbasis di Inggris dan Amerika Serikat (AS) lainnya, mengajak berdiskusi lebih lanjut tentang sharia governance di Indonesia. Mereka lakukan hal itu setelah mendengarkan pemaparan tentang Indonesia yang menjadi besar dalam sukuk negara berkat peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kementerian Keuangan.

Juga penjelasan soal bagaimana bank syariah dan industri keuangan syariah lainnya lebih dijaga kesyariahannya dengan governance (tata kelola) yang merupakan kombinasi berbagai otoritas, yaitu otoritas fatwa di DSN-MUI, moneter di BI, dan otoritas industri keuangan di OJK. Hal menarik buat mereka adalah 80 orang di DSN-MUI, yang diwakili 40 orang di Badan Pelaksana Hariannya, mampu menjaga dan mewarnai perkembangan industri keuangan syariah yang ada di Indonesia.

Bahkan, lembaga ini mendorong Pemerintah Indonesia menjadi penerbit sukuk negara terbesar di dunia yang berbasis utama ke infrastruktur, yang disinyalir sebagai satu-satunya yang mampu dalam level pemerintahan. Inggris merasakan, hal ini belum mungkin dapat mereka saingi dalam waktu dekat.

Hal menarik dari sisi pasar modal dalam diskusi di Islamic Finance Week ini adalah perkembangan sistem bursa efek yang mulai mengarah ke sharia capital token system sebagai bagian sharia value based intermediation yang intinya adalah sharia digital finance.

Sharia capital token system sebagai open and managed blockchain system, diharapkan menjadi platform teknologi finansial yang akan meminimalisasi biaya penerbitan saham syariah atau sukuk yang kini berkisar 2-4 persen dari value pada proses IPO saham atau sukuk.

Disinyalir, biaya penerbitan sharia capital token bisa ditekan pada kisaran angka 0,01-1 persen bergantung pada nilai penerbitan. Semakin besar nilai penerbitan maka akan semakin mungkin mendekati 0,01 persen.

Beberapa cikal bakal sharia capital token system sudah dimulai di Indonesia. Misalnya, Klik MAMI yang dimotori oleh Manulife Asset Management Indonesia dengan pembelian sharia mutual funds melalui sistem daring dengan kelipatan Rp 10 ribu, yang nilainya semakin kecil dengan depreasi rupiah beberapa waktu terakhir.

Sepantasnya juga, sharia online trading stocks (SOTS) yang dimotori DSN-MUI dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan inisiasi beberapa perusahaan anggota bursa dapat menjadi cikal bakal sharia capital token system di Indonesia. BEI selayaknya mulai melirik capital token system tersebut yang kemudian menjadikannya sebagai sesuatu yang dapat menggairahkan bagi perusahaan-perusahaan kecil menengah yang melantai di bursa.

Pemerintah Indonesia juga perlu mempertimbangkan sharia capital token system untuk mendistribusikan dan mentransaksikan sukuk negara secara retail dan mikro di masyarakat ataupun secara blockchain dan global.

Ini sangat baik guna menginklusi banyak pihak untuk investasi infrastruktur daripada meminjam langsung dalam bentuk valuta asing dari negara lain, yang membuat Indonesia mudah ditekan secara politik ataupun ekonomi oleh negara pemberi pinjaman. Masif tidaknya suatu blockchain tidak hanya bergantung pada besarnya nilai transaksi, tetapi juga jumlah yang bertransaksi.

Potensi Indonesia dengan sekitar 40 juta warganya yang sudah menjadi bagian pasif ataupun aktif dari industri keuangan syariah, memberi skala ekonomi memadai untuk memulai sharia capital token system sebagai bagian sharia digital finance.