REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Proses rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis komunitas (rekompak) pascagempa sedang berjalan. Sebanyak 400 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berkualifikasi sarjana teknik sipil telah berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), guna melaksanakan program rekompak.
"Saat ini tim kementerian PUPR yang kita sebut rekompak masih sedamg lakukan pembinaan, tentunya akan mengarahkan warga yang telah dapat bantuan segera mungkin bangun rumah," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat, Nusa Tenggara Barat (NTB), I Gusti Bagus Sugiartha kepada Republika.co.id, di Mataram, NTB, Rabu (6/9) malam.
Dia mengatakan, sebanyak 5.293 warga yang rumahnya rusak berat, telah mendapatkan bantuan senilai Rp 50 juta dari pemerintah pusat. Data soal nama dan lokasi penerima bantuan tersebut, kata dia, dapat dilihat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Ada data itu, sebarannya di lima kabupaten/kota di Lombok, saya kira tidak sulit cari data, ada di BNPB," kata Sugiartha.
Dia menerangkan, proses pencairan bantuan sendiri akan dilakukan secara bertahap kepada puluhan ribu kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa. Dari puluhan ribu rumah warga yang rusak, tim terus melakukan verifikasi kerusakan dengan kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
"Yang jadi prioritas kita dalam evaluasi kondisi rumah diutamakan yang rusak berat, sampai saat ini rumah rusak berat yang terverifikasi sudah 34 ribu (rumah). Yang buat rekening hampir 30 ribuan, tinggal tunggu uang BNPB bisa dicairkan masuk ke rekening itu," ucapnya.
Dia mengatakan, 400 CPNS itu akan memberikan arahan kepada warga agar membangun rumah yang tahan gempa. Dalam hal ini yang direkomendasikan adalah Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Selain itu, 400 CPNS juga akan mengajarkan masyarakat terdampak membuat kelompok kerja untuk melaporkan setiap kegiatan maupun membuat laporan pertanggungjawaban.
"Karena uang (bantuan) yang diserahkan harus ada pertanggungjawaban ke pemerintah sehingga diarahkan mereka buat laporan mungkin satu kelompok 10 sampai 20 KK," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
