REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga menanggapi kasus intimidasi dan ancaman yang dialami Ustaz Abdul Somad. Ia mengatakan, pemerintah harus menjamin kebebasan ulama berdakwah di muka umum.
"Negara harus tegas, negara harus menjamin kepada siapapun untuk bisa bebas menyampaikan keyakinannya, pandangannya," ujarnya kepada Republika.co.id di Jakarta Pusat, Selasa (4/9).
Andi menegaskan tidak diperbolehkan adanya larangan Ustaz untuk ceramah. Menurut dia, sikap melarang atau menolak seseorang menyampaikan ceramah bisa melanggar demokrasi. Kemudian, jika ada penolakan kepada Ustaz Somad seperti ini akan memicu penolakan kepada ulama lain yang hendak berdakwah.
"Kalau gitukan nanti pihak yang disebelah sana kalau mau ada acara (dakwah) juga di tempat yang lain ditolak juga," kata Andi.
Meski begitu, ia yakin, Ustaz Somad bisa menghadapi penolakan berdakwah yang disertai ancaman dan intimidasi itu. Sebagai ulama, kata Andi, Ustaz Somad lebih paham cara menyikapi hal tersebut. "Diakan ulama, dia lebih tahu bagaimana seharusnya, dia paham," imbuhnya.
Sementara itu, Ustaz Abdul Somad mengungkapkan, dia tidak berencana melaporkan pihak-pihak tertentu yang mengintimidasinya ke polisi. Menurutnya, pelbagai upaya hukum yang pernah dilakukannya hanya berujung ketidakjelasan sejauh ini.
“Tidak (berencana melapor ke polisi). Saya mau tenang saja. Capek. Dugaan persekusi Bali belum selesai-selesai (penanganannya),” kata Ustaz Abdul Somad saat dihubungi, Selasa (4/9).
Mubaligh yang lahir di Silo Lama, Asahan, Sumatra Utara, 41 tahun silam itu menilai, ada jalan yang lebih bijaksana selain jalur hukum untuk ditempuh. Alumnus S-2 Darul Hadits (Maroko) itu memilih tidak melawan balik persekusi yang ada. Dia tidak ingin ada gesekan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam.
“Mengalah saja. Allah ada,” kata peraih anugerah Tokoh Perubahan Republika 2017 itu menutup pembicaraan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
