REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi partai pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan menolak jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 185 juta lebih pemilih yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu disampaikan setelah setelah empat sekjen partai pengusung melakukan pertemuan.
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengungkapkan, alasan penolakan DPT Pemilu 2019 itu karena pemilih sementara (DPS) masih ada sejumlah kesalahan. Setidaknya ada 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.
"Kami menolak DPT pileg dan pilpres. Karena di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS," keluh Mustafa, saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (3/9).
Dalam rapat itu juga hadir Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan. Mustafa meminta agar KPU tidak terburu-buru menetapkan DPT.
KPU, menurut mereka, seharusnya terlebih dahulu menyerahkan rilis DPT final ke partai koalisi untuk ditelusuri lebih lanjut. Apalagi, di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS.
"Jadi sebelum ditetapkan oleh KPU, kami ingin itu diserahkan dulu semua data DPS yang sudah di-update. Nantinya kita akan cermati secera bersama-sama," ungkap Mustafa.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengungkapkan ada 187 juta pemilih yang telah masuk DPT Pemilu 2019. Jumlah itu merupakan rekapitulasi daftar pemilih dalam dan luar negeri.
"Total jumlah DPT sekitar 187 juta. Sebanyak lebih dari 185 juta pemilih berada di dalam negeri. Sementara sekitar dua juta pemilih berada di luar negeri," jelas Viryan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).
Dia menjelaskan, sebanyak dua juta pemilih di luar negeri merupakan hasil penetapan dari perwakilan pemerintah Indonesia yang berada di 130 negara. Sementara itu, lebih 185 juta pemilih yang berada di dalam negeri merupakan hasil rekapitulasi dari 34 provinsi.
"Seluruh kabupaten/kota hari ini telah menyelesaikan DPT. Dan hari ini juga diumumkan DPT diseluruh kantor kelurahan desa dengan menempel print out datanya," ujar Viryan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika