Senin 03 Sep 2018 20:03 WIB

Menanti Status Warisan Budaya UNESCO untuk Sawahlunto

Tim ahli penilai akan melihat jalur transportasi Kota Sawahlunto hingga Teluk Bayur

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Jumlah pengunjung Museum Tambang Sawahlunto di Sumatra Barat melonjak hingga lima kali lipat pada libur panjang kemerdekaan.
Foto: Republika/Sapto Andiko Condro
Jumlah pengunjung Museum Tambang Sawahlunto di Sumatra Barat melonjak hingga lima kali lipat pada libur panjang kemerdekaan.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Kota Sawahlunto di Sumatra Barat sedang bersiap menyambut disematkannya julukan 'Warisan Budaya Dunia' dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) sebelum akhir 2018 ini. Apalagi, tim dari International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) sudah diutus oleh UNESCO untuk menjalankan evaluasi akhir terhadap seluruh aset terkait operasional Tambang Batu Bara Ombilin (TBBO) sejak Senin (3/9) hingga Jumat (7/9) mendatang.

Kepala Dinas Kebudayaan Sumatra Barat (Sumbar) Gemala Ranti menyebutkan, proses pengajuan Kota Sawahlunto dan seluruh aset pertambangan di TBBO sudah berjalan tak kurang dari 4 tahun lamanya. Berbagai aspek sudah dinilai sebelumnya, hingga akhirnya tim dari UNESCO masuk ke tahap penilaian akhir pekan ini. 

"Mudahan ini menjadi evaluasi terakhir dan situs TBBO bisa segera ditetapkan sebagai warisan wisata dunia," ujar Gemala pada acara Rapat Evaluasi Teknis Tambang Batu Bara Ombilin, Senin (3/9). 

Sementara itu Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumbar Nurmatias menambahkan bahwa tim ahli dari ICOMOS yang dikepalai Sarah Janes Brazil nantinya akan mengunjungi sejumlah titik yang memiliki kaitan dengan seluruh proses produksi dan distribusi batu bara, serta jalinan transportasinya dari Kota Sawahlunto menuju Pelabuhan Teluk Bayur. 

"Jadi nanti ICOMOS juga kunjungi Silo Teluk Bayur, Stasiun Kayu Tanam, Jembatan Tinggi di perbatasan Kota Padang Panjang - Kabupaten Padang Pariaman, Stasiun Solok, Sungai Lasi," jelas Nurmatias. 

Ia menyebutkan, pengajuan warisan budaya dunia sebetulnya tidak terbatas untuk aset-aset TBBO di Kota Sawahlunto saja, namun juga aset-aset lain yang tersebar di wilayah lain di sekitarnya. Pengajuan warisan budaya dunia TBBO sengaja diberikan dari hulu ke hilir agar proses produksi hingga distribusi batu bara bisa tergambarkan secara rinci.

Daerah lain yang juga 'kecipratan' status warisan budaya dunia, antara lain Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang."Karena kalau cuma buat Sawahlunto, belum berkontribusi ke Sumbar. Ini yang coba kita upayakan. Mudah-mudahan tambang batu bara ini bisa dimanfaatkan untuk semua dan berkontribusi untuk kesejahteraan Sumbar," katanya. 

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan akan berkoordinasi penuh dengan jajaran Pemprov Sumbar dan Pemda di kabupaten/kota yang memiliki aset TBBO untuk mempersiapkan status warisan budaya dunia UNESCO ini. Ia menilai, Kota Sawahlunto tidak akan bisa berdiri sendiri dalam mengelola status warisan budaya dunia tanpa sokongan dari daerah tetangga. 

Nasrul juga mengingatkan PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT KAI Divre II untuk ikut memberi dukungan penuh dalam penetapan status warisan budaya dunia bagi Kota Sawahlunto dan daerah sekitarnya. Kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut saat ini tercatat sebagai pemilik sah atas aset-aset TBBO di Kota Sawahlunto dan daerah lain di Sumbar. 

photo
PT Bukit Asam Tbk dan Pemkot Sawahlunto, Sumatra Barat berencana membuka lubang tambang baru untuk destinasi wisata. Lubang-lubang tambang yang dikelola PTBA memang tak lagi beroperasi menyusul biaya produksi batu bara yang tak lagi ekonomis bagi perusahaan.

Sementara itu perwakilan dari ICOMOS, Sarah Janes Brazil, memaparkan bahwa penilaian terhadap TBBO akan dilakukan pada dua hal, yakni otentisitas dan pengelolaan situs, serta teknologi yang digunakan di TBBO. Pihaknya juga akan melihat aspek-aspek unik dari TBBO yang bisa membuatnya lebih berbeda dibanding situs serupa di dunia. 

"Peran kami di sini adalah untuk melihat fakta-fakta di lapangan, pengelolaannya, pihak-pihak yang terkait, bagaimana koordinasinya dan telah sejauh mana, integritas, komitmen, otentisitas, melihat batasan-batasan daerahnya," katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement