REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ustaz Abdul Somad mengaku mengalami ancaman dan intimidasi sehingga harus membatalkan jadwal ceramahnya di sejumlah daerah. Politikus PAN Faldo Maldini mengungkapkan, kejadian tersebut mencederai demokrasi dan harus dilawan.

“Kita siap dukung membela dia dan melawan orang-orang yang melakukan persekusi. Negara kita sudah lama sekali memperjuangkan kebebasan demokrasi,” kata Faldo yang juga menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal PAN, Senin (3/9).

Ia mengatakan, kejadian tersebut mencederai demokrasi karena seorang Ustaz Abdul Somad mengakui Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama seorang ulama menyampaikan pandangan dan tafsiran Alquran dan mengakui NKRI, maka tidak ada masalah sama sekali. “Ustaz Somad kan tidak bilang kita tidak butuh NKRI. Kenapa ceramahnya mesti dipermasalahkan?” ujar Faldo.

Sejauh ini, PAN belum menempuh langkah bantuan hukum untuk Ustaz Somad. PAN masih memantau perkembangan isu yang berkembang terkait kasus intimidasi tersebut. Faldo mengatakan, sebagai warga negara yang baik sungguh tak elok jika menganggap negatif orang-orang yang berbeda pandangan. Bahkan, hingga menuduh seseorang melakukan makar. “Itu bukan logika bernegara yang baik. Kita harus lawan,” katanya.

PAN meminta aparat penegak hukum bersikap bijak dan responsif sesuai tugas pokok dan fungsi. Ia pun meminta agar aparat tidak ikut-ikutan melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran. Jikalau ada masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi di muka publik, jangan dianggap dia berlawanan dengan NKRI selama masih mengakui Indonesia sebagai negaranya.

“Kejadian ini menjadi pertanyaan balik kepada kita semua. Apakah kita memahami betul tugas-tugas dalam bernegara,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika