REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan para elite politik tidak curi start mengampanyekan bakal capres-cawapres. Terlebih jika hal tersebut dilakukan di fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan fasilitas pemerintah.

"Seharusnya jangan memanfaatkan celah, sebab bakal capres-cawapres belum ditetapkan sebagai capres-cawapres yang resmi," ujar Ratna menegaskan ketika dijumpai wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/8).

Hal ini diungkapkannya menanggapi tindakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) saat memperkenalkan cawapres Sandiaga Uno kepada ribuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (29/8). Pada kesempatan itu, selain memperkenalkan Sandiaga, Zulhas juga menyebut istilah 'ganti presiden' dan menegaskan kepada mahasiswa bahwa hakikat pemilu hanya sederhana, yakni melanjutkan masa pemerintahan presiden pejawat atau ganti presiden.

Ratna mengakui, saat ini memang KPU secara resmi belum menetapkan capres-cawapres Pemilu 2019. Karena itu, tindakan yang dilakukan Zulhas tersebut belum bisa diproses sebagai dugaan pelanggaran.

Namun, Ratna menegaskan, jika kejadian itu berlangsung pada masa kampanye, ada potensi untuk ditindak sebagai bentuk dugaan pelanggaran kampanye. Dia pun mengingatkan bahwa yang dilakukan Zulhas ini berpotensi kembali terjadi di masa kampanye dan dilakukan oleh para elite politik lain.

Sebab, yang perlu diingat adalah kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas pendidikan. "Nanti kalau hal ini dilakukan pada masa kampanye, ini masuk pelanggaran. Dan, ada sanksinya di UU. Sanksinya jelas berupa sanski pidana. Sebab, tidak boleh menggunakan fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas pemerintahan pada saat kampanye," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika