REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan Partai Golkar siap diaudit. Menurut Lodewijk, Golkar siap membuktikan tidak ada aliran dana sebesar Rp2 miliar ke kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar 2017 yang diduga berasal dari kesepakatan kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1.
"Pastilah (siap) kalau itu (diaudit), orang mengecek apakah ada atau tidaknya," ujar Lodewijk saat ditemui di Media Center Koalisi Indonesia Kerja (KIK) di Menteng, Jakarta, Selasa (28/8).
Lodewijk menegaskan sumber anggaran munaslub berdasarkan AD/ART berasal dari iuran para anggota. Namun audit dilakukan juga bisa mengecek apakah ada oknum yang bermain anggaran. "Manakala ada oknum yang bermain itu kita mau ngecek apakah ada oknum itu," ujar Lodewjik.
Lodewijk menyebut dibawa-bawanya Munaslub Golkar 2017 dalam kasus yang ditangani KPK lantaran Eni Maulani Saragih yang menjadi salah satu tersangka KPK dalam kasus korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1 adalah bendahara dari Munaslub Golkar.
Namun ia menegaskan, tidak ada kaitan pihak yang diduga terlibat kasus tersebut dengan Munaslub Golkar. "Memang orang mengaitkan dengan Munaslub, kebetulan Munaslub itu Bu Eni bendaharanya dari penyelenggara itu sendiri, korelasinya kesana, kalau ada pertemuan itu ngga pernah dengar saya," kata Lodewijk
Partai Golkar kata Lodewijk, menyerahkan kepada KPK untuk mendalami kasus tersebut. "KPK kan sedang bekerja, kalau temuan-temuan mereka pasti diberikan kepada kita ya tentunya akan diberikan kepada kita-kita tidak melihat arah ke sana," ujarnya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga membantah adanya aliran dana sebesar Rp2 miliar ke kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar 2019 dari proyek PLTU Riau.
"Tidak ada, tidak ada, (aliran dana ke Munaslub Golkar)" ujar Airlangga saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (27/8).
Menurut Airlangga, aliran dana itu juga sudah dibantah para panitia pelaksana Munaslub 2017 saat itu. Salah satunya oleh Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar 2017 Agus Gumiwang Kartasasmita.
Agus Gumiwang menekankan dirinya selaku Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017 dapat mempertanggungjawabkan seluruh sumber pendanaan munaslub itu
Ketua Penyelenggara Munaslub Golkar 2017 Nurdin Halid juga menekankan dirinya tidak pernah menerima laporan adanya sumbangan Eni Saragih untuk pembiayaan Munaslub. "Dari hasil informasi dan pernyataan ketua OC Pak Agus Gumiwang mengatakan tidak ada dan ketua panitia penyelenggara tidak ada, Bendahara Partai Golkar tidak ada," ujar Airlangga.
Namun, mantan wakil ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengakui sebagian uang sebesar Rp2 miliar yang diterima dari kesepakatan kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1 digunakan untuk Munaslub Golkar 2017.
"Yang pasti tadi memang ada yang mungkin saya terima Rp2 miliar itu sebagian memang saya inikan, gunakan untuk munaslub," kata Eni usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Eni diduga menerima jatah sejumlah Rp6,25 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo secara bertahap, dengan rincian Rp 4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp 2,25 miliar pada Maret-Juni 2018.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Eni, Kotjo, dan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka suap. Eni dan Idrus diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji dari Kotjo terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1 senilai US$900 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika