REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah memberi masukan dan nasihat kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi #2019GantiPresiden. Nasihatnya, harus ada dalam benak pemerintah bahwa satu-satunya menghadapi aspirasi masyarakat adalah dialog.
Dialog itu, lanjut Fahri, dikenal dalam negara yang berdemokrasi. Beda dalam pemerintahan otoriter, di mana mereka tidak mengenal dialog, tetapi mengenal apa yang disebut tujuan menghalalkan cara.
"Karena itu kemudian, apa pun rezim harus menang, apa pun kekuasaan harus langgeng, apa pun versi pemerintah adalah versi yang benar. Kalau di dalam demokrasi tidak. Dalam demokrasi, setiap perbedaan mesti dihadapi dengan dialog," ujar Fahri dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (28/8).
Fahri juga tidak menilai gerakan #2019GantiPesiden, sebagai kampanye dini. Menurutnya, gerakan itu sudah dimulai sebelum semua tahu bahwa calon pesiden ini hanya dua.
"Lalu bagaimana dia apabila calonnya hanya dua, artinyakan ganti presien, mengganti Jokowi. Sebenarnya itu kabar baik bagi Pak Jokowi. Jangan lupa bahwa aspirasi itu mengirim pesan kepada pak Jokowi bahwa ada gelombang menginginkan dia diganti," ucapnya.
Fahri pun mengumpamakan jika dirinya di pihak Jokowi, justru sangat besyukur karena #2019GantiPresiden bisa mendeteksi dini. Dirinya pun akan memanggil para penasihat dan orang-orang sekeliling untuk mempertanyakan perihal tersebut.
Fahri menyampaikan ini ke Presiden Jokowi, karena tidak mau demokrasi di Indonesia terancam. Bahkan, Fahri mengatakan ingin pemeintahan saat ini sukses, terutama dalam menjalankan transisi menuju Pemilu 2019.
"Jangan sampai karena jatuhnya kredibilitas pemerintah, tiba-tiba kita memiliki rezim yang tidak kuat atau rezim yang diragukan. Karena itu, lebih baik secara dini kita memberi nasihat kepada pemerintah supaya sukses dan mampu behadapan dengan gelombang," tutupnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengimbau setiap pihak untuk menahan diri untuk tidak membuat suasana ricuh menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ia berharap, pemilu yang akan dilaksanakan sekitar delapan bulan ke depan dapat berjalan dengan damai.
Menurut dia, pemerintah nenginginkan pemilu yang demokratis bermartabat dan elegan. "Yang penting ialah masyarakat, terutama politikus bisa menahan diri untuk tidak membuat suasana menjadi terlalu panas," kata dia di Jakarta, Senin (27/8).
Menurut dia, saat ini baru memasuki fase awal dalam pemilu. Karena itu, masyarakat harus melaluinya dengan baik. Ia menegaskan, masyarakat tak perlu melakukan langkah-langkah ekstrem hanya karena masalah istilah.
Wiranto menegaskan, segala hal yang dilakukan dalam persiapan pemilu haruslah sesuai dengan aturan. Pemerintah mengharapkan masyarakat sabar mengikuti tahapan pemilu dengan seksama, sesuai aturan.
Ia mengimbau, masyarakat tidak saling fitnah dan membawa ujaran kebencian.
"Kalau melanggar kan ada Panwaslu, Bappilu, Bawaslu, ada cara untuk selesaikan permasalahan. Jangan sampai kita terpengaruh oleh pihak yang sengaja ingin mengacaukan pemilu. Pasti ada," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
