REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK UTARA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah terdampak gempa di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meski itu harus dilakukan dalam sarana yang terbatas.
Tjahjo mafhum jika banyak kantor pemerintahan di NTB yang rusak akibat gempa. Pun dengan para ASN yang rumahnya rusak sehingga tinggal di pos pengungsian. "Kemarin ada satu minggu (pelayanan tak berjalan) wajar, karena banyak pegawai kena musibah," ujar Mendagri di Lombok Utara, NTB, Selasa (28/8).
Namun, Tjahjo mengapresiasi para ASN dan perangkat daerah terdampak yang sudah mulai aktif kembali, meski di tenda-tenda darurat yang dibangun di halaman kantor. "Minimal ada dua orang (PNS) pokoknya jalan terus. Pokoknya urusan administrasi tidak terlaku ribet lah, (tetap) melayani warga walaupun tenda seperti ini harus kerja terus, tetap kerja walau di tenda," lanjutnya.
Ia memberikan jaminan pelayanan administrasi seperti pembuatan KTP dan kartu keluarga (KK) yang hilang akibat gempa akan mendapat pelayanan yang cepat dan tidak ribet. Begitu pula dengan akte kelahiran juga langsung diberikan saat itu juga.
"Pokoknya urusan untuk warga harus tuntas selesai," ucap dia.
Mengenai perbaikan infrastruktur pemerintahan yang rusak akibat gempa, Mendagri masih terus melakukan inventarisasi. Ia meminta adanya kantor desa darurat yang dibuat sementara waktu untuk melayani kebutuhan warga.
"Untuk perbaikan kantor-kantor lainnya kita lihat dulu apakah dipindah atau tidak, jangan sampai seperti Aceh bangun baru, ada gempa lagi, bongkar lagi. Kita masih inventarisir, arahan presiden percepat, nah untuk itu perlu diratakan dulu (pembersihan puing)," katanya. Kemendagri juga telah menyerahkan bantuan senilai Rp 3,3 miliar untuk perbaikan 66 kantor desa di NTB yang rusak akibat gempa.
Gubernur NTB TGB Zainul Majdi mengatakan, mekanisme bantuan ini akan diberikan kepada kantor desa dengan dampak terparah. Bantuan stimulan untuk 66 desa, berarti per 50 juta (per desa) untuk rehabilitasi kantor desa yang rusak, 66 kantor desa paling parah apakah itu di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, atau mungkin di Sumbawa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika