REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melakukan launching peralihan dari masa transisi tanggap darurat menjadi masa pemulihan "Lombok Bangun Kembali" di Kabupaten Lombok Utara, pada Senin (27/8). Masa tanggap darurat pun secara resmi dinyatakan berakhir.
"Masa tanggap darurat bencana gempa di NTB yang dimulai dari 29 Juli berakhir pada 25 Agustus 2018," ujar Sekretaris Daerah Provinsi NTB Rosiyadi Sayuti usai memimpin rapat dengan jajaran terkait di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Sabtu, (25/8).
Ros, sapaan akrabnya menjelaskan, usai masa tanggap darurat ini, unsur TNI dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan melanjutkan kegiatan-kegiatan pemulihan. Tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan evakuasi dan penyelamatan.
"Semua sudah dilaksanakan, korban sudah teridentifikasi dan dalam proses pemulihan, baik di Rumah Sakit maupun tempat masing-masing," kata dia
Lihat juga, Beras Dominasi Bantuan untuk Lombok.
Ia menilai yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana membangun kembali rumah-rumah masyarakat maupun fasilitas publik yang terdampak bencana gempa. Hal tersebut telah diperkuat dengan keluarnya Inpres nomor 5 tahun 2018.
"Dengan keluarnya Inpres tersebut, maka masa pemulihan diharapkan dapat selesai dalam masa waktu enam bulan ke depan," ucapnya.
Menurut Ros, salah satu instrumen pemerintah yang akan membatu masa pemulihan rumah masyarakat di NTB adalah istrumen dari Panglima TNI dengan dibentuknya Komando Satuan Tugas Gabungan. Komando itu akan meliputi seluruh kabupaten terdampak, di bawah Komando Mayor Jendral TNI Madsuni. Mereka akan membawahi empat sektor, yakni Sektor Sambalia dan Sumbawa, Sektor Kayangan dan sekitarnya, Sektor Pamenang, dan Sektor Gunung Sari meliputi Kota Mataram dan Lombok Tengah.
Sekda menyampaikan, secara umum semua kebutuhan mendasar masyarakat sudah dapat tertangani dengan baik. Adapun kekurangan-kekurangan seperti tenda, MCK, dan air bersih, pemerintah akan segera memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas yang layak untuk dapat bertahan selama paling tidak dua atau tiga bulan ke depan.
"Dalam waktu dekat BNPB akan menyiapkan lima ribu tenda yang akan didatangkan dari luar daerah," ucap dia.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun Rumah Hunian Sementara (RHS) sesuai dengan kondisi dari warga terdampak musibah gempa bumi di NTB. "Jumlah rusak berat sesuai data saat ini sebanyak 70 ribu, berarti ada sekian KK yang membutuhkan RHS sebelum rumahnya bisa dibangun kembali," lanjut Ros.
Ia mengakui, kendala yang ada ialah terkait proses distribusi. Ini karena tidak semua barang yang dibutuhkan dapat diangkut sekaligus dari luar daerah.
Terkait dengan pendidikan, dia mengatakan, mulai pekan ini kegiatan belajar mengajar sudah mulai aktif. Khusus di Kabupaten Lombok Utara (KLU) proses belajar sementara di tenda yang ada di tempat pengungsian masing-masing dengan pola belajar gabungan sesuai jenjang kelas yang ada, tanpa membedakan sekolahnya dari mana.
"Proses ini akan berjalan sambil menunggu selesainya pembangunan ruang kelas sementara yang dibangun di dekat sekolah masing-masing," ungkapnya.
Ros berharap kegiatan trauma healing juga perlu terus dilakukan lantaran masih banyak anak-anak yang takut bersekolah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
