REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Yayasan Lotus Kita sebagai salah satu komponen bangsa peduli Ibu dan Anak, mendesak Presiden Joko Widodo menetapkan bencana gempa Lombok menjadi bencana nasional. Apalagi, saat ini jumlah pengungsi yang semula sekitar 352.793 orang, terus bertambah dan dikhawatirkan adanya gempa susulan.
Menurut Ketua Yayasan Lotus Kita, Ilah Holilah, sebagai komponen masyarakat yang turut peduli, yayasan-nya pun mengajak organisasi masyarakat (ormas) untuk bersama-sama menggelar istighasah Nasional menengadahkan tangan memohon ampunan pada Allah yang Maha Kuasa. Serta, mendoakan agar warga Lombok dilindungi dan tetap kuat menghadapi musibah ini.
“Momentum Idul Qurban, kita minta seluruh masjid dan penyelenggara shalat Idul Adha untuk berdoa bersama demi keselamatan saudara kita di Lombok,” ujar Ilah Holilah, Senin (20/8).
Menurut Ilah Holilah, korban terus meningkat, bangunan yang runtuh terus meluas, termasuk adanya ancaman longsor. Fasilitas kesehatan dan sarana Pemerintahan sudah tidak berfungsi optimal. Pengurus yayasannya, yang berada di Lombok untuk misi kemanusiaan ini menilai pemda, baik penangan logistik maupun layanan kesehatan sudah tidak berfungsi dengan baik. Bahkan, banyak korban luka, mengingat mereka dan keluarganya juga menjadi korban.
“Kita butuh keputusan Presiden menyatakan bencana nasional, agar dapat menggerakkan seluruh sektor pemerintahan," kata Ilah Holilah. Dia pun mengatakan, semua harus bertindak cepat selamatkan anak-anak, ibu-ibu dan Lansia di Lombok yang paling banyak menjadi korban.
Menurut Ilah Holilah, BNPB sebagai perwakilan Pemerintah Pusat sudah berupaya maksimal menjalankan tugasnya. Jumlah bantuan dari seluruh Indonesia terus mengalir, namun pemda tidak mampu menyalurkan bantuan untuk menjangkau masyarakat secara merata di lokasi pengungsian. Informasi lapangan menyebutkan, jika mengandalkan Pemerintah Daerah distribusi bantuan akan tersendat dan hanya sampai di Kecamatan.
Selain itu, kata Ilah Holilah, laporan langsung dari lapangan menunjukkan bahwa kualitas dan intensitas gempa yang sudah lebih dari 800 kali sudah memberi efek non teknis yang mungkin selama ini tidak masuk dalam kategori bencana nasional. Trauma, rasa takut dan tak aman yang luar biasa tentu lebih dahsyat dampaknya daripada tidak berfungsinya pemerintahan sebagai salah satu syarat bencana nasional. “Penetapan bencana nasional atas gempa Lombok sangat penting," katanya.
Karena, kata dia, perbedaan status bencana dan komando tentu akan berpengaruh pada kecepatan penanggulangan dampak. "Dengan komando dari Presiden, kami yakin bisa memaksimalkan keselamatan saudara kita khususnya generasi muda di Lombok,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
