REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), batal mendapatkan bantuan pembangunan rumah sakit sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemerintah pusat akan fokus membantu perbaikan RSUD Kota Mataram.

"Informasi terakhir, Kementerian PUPR membatalkan pembangunan rumah sakit sementara," kata Sekda Kota Mataram, H Effendi Eko Saswito di Mataram, Jumat (17/8).

Akibat gempa bumi 7,0 skala richter (SR) dan gempa susulan 6,2 SR yang melanda daerah ini menyebabkan kerusakan pada dua bangunan di RSUD Mataram yakni pada gedung unit gawat darurat (IGD) dan Graha Mentaram. Sementara, gedung bagian tengah masih utuh.

Sekda menilai, rencana pembangunan rumah sakit sementara di kawasan Jalan Lingkar Selatan terlalu jauh. Sehingga, dikhawatirkan akan menghambat koordinasi, termasuk pendistribusian medis dan peralatan kesehatan dari rumah sakit induk ke rumah sakit sementara.

"Oleh karena itu, kita lebih mendukung upaya Kementerian PUPR untuk melakukan perbaikan gedung RSUD yang sudah ada dibandingkan membangun rumah sakit sementara," katanya.

Terkait dengan itu, proses perbaikan kerusakan pada sejumlah titik di RSUD Mataram segera akan dilakukan pihak Kementerian PUPR. Sementara, hingga saat ini sebagian pelayanan di RSUD Mataram masih dilakukan pada tenda darurat di halaman rumah sakit.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Herman Mahaputra sebelumnya mengatakan, rencana pembangunan rumah sakit sementara ini merupakan kebijakan dari pemerintah terhadap rumah sakit yang terdampak bencana alam. Hal yang sama pernah dilakukan saat Aceh dilanda bencana tsunami pada 2004.

"Pembanguan rumah sakit sementara dimaksudkan untuk memperluas sekaligus mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat pascagempa bumi yang melanda daerah ini," ujarnya.

Untuk pembangunan rumah sakit sementara, Pemkot Mataram diminta menyiapkan lahan sekitar dua hektare. Sedangkan, pembangunan fisik dan pengadaan alat kesehatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

"Jadi kita di daerah tinggal menerima jadi dan menempati dengan tidak ada dana sepeserpun yang akan dikeluarkan untuk pembangunan fisik," ujarnya.

Ke depan RS sementara itu direncanakan menjadi RS satelit sebab rumah sakit tersebut dilengkapi dengan semua poliklinik dan pelayanan kesehatan standar sebuah rumah sakit sedangkan RSUD Mataram tetap menjadi RS induk. Namun, dengan dibatalkannya rencana tersebut, maka saat ini dilakukan proses persiapan untuk perbaikan gedung yang rusak akibat gempa bumi oleh pihak Kementerian PUPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika