REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) akan terlibat aktif menyukseskan Pemilu dan Pilpres 2019. Salah satunya, dengan ikut mendaftarkan diri ke Bawaslu sebagai lembaga pemantau pemilu independen.
"Komitmen kita adalah bagaimana untuk tetap mengawal pemilu lebih baik," kata Ketua Bidang Politik Pemerintahan PB HMI Abdul Aziz dalam Agenda Focus Group Discusion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinator Nasional (Bakornas) Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) PB HMI di D' Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (14/8).
Aziz yang berbicara pada FGD bertema "Lawan Intoleransi, Isu SARA, Hoax dan Money Politic Jelang Pemilu 2019" itu mengatakan, pihaknya akan mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau independen untuk Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang.
"Maka kami PB HMI akan mendaftar sebagai lembaga pemantau independen ke Bawaslu. Insya Allah jadwal tidak mundur lagi, dan hari Kamis pekan ini kami sudah bisa mendaftar," ujarnya.
Selain mendaftrakan lembaga sebagai petugas pemantau pemilu, Aziz juga mengatakan komitmennya itu juga tertuang dalam berbagai kegiatan mereka seperti latihan kepemimpinan maupun saat bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dalam agenda itu, Aziz mengatakan bahwa HMI secara organisatoris selalu memberikan pemahaman dan penyadaran kepada publik tentang bagaimana berpolitik yang baik dan benar.
"Di setiap agenda-agenda kita ke daerah baik LK II atau pelantikan cabang, visinya sama bahwa HMI harus hadir untuk menyadarkan masyarakat soal politik. Bagaimana agar tidak terjadi money politic dan sebagainya," tuturnya.
Aziz juga kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus berjuang bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada baik organisasi swasta termasuk juga lembaga negara baik Bawaslu sampai Kepolisian, untuk bagaimana menghadirkan iklim politik yang damai tanpa perpecahan berarti.
"PB HMI berkomitmen penuh untuk membantu Bawaslu dan Kepolisian untuk mengawal pemilu ini agar tidak terjadi keributan kecil soal SARA, dan sebagainya, termasuk juga mengantisipasi potensi ganggu keutuhan NKRI," tegas Aziz.