REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay merespons isu pergantian menteri atau reshuffle kabinet. Terutama menteri asal PAN, yaitu Asman Abnur, yang menjadi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan RB).
Saleh menyebut, PAN tak mempermasalahkan jika akhirnya Asman didepak dari Kabinet Indonesia Kerja, setelah PAN memilih bergabung dengan koalisi Prabowo-Sandi. Sebab, Saleh menegaskan, pergantian kabinet adalah hak prerogatif sepenuhnya Presiden Jokowi.
"Perlu dicatat kembali bahwa secara konstitusional presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan komposisi kabinet dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi, jika sewaktu-waktu presiden ingin melakukan pergantian, itu sah-sah saja," ujar Saleh saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/8)
Namun, menurutnya, selama ini Asman memiliki kinerja yang baik dalam pemerintahan Jokowi-JK. Saleh menyebut, ada banyak terobosan reformasi birokrasi yang telah dilakukan Asman dalam kinerjanya selama ini.
Ia mengungkap, sejumlah terobosan reformasi birokrasi yang dilakukan Asman, tidak hanya terkait penataan SDM, tetapi juga dalam efisiensi penggunaan anggaran. "Saya dengar, Pak Asman berhasil mengefisienkan anggaran puluhan triliun rupiah. Itu sudah dilaporkan kepada presiden. Pak Pratikno juga mengakui kinerjanya bagus," ujar Asman.
Karena itu, ia meyakini Presiden Jokowi tentu memiliki berbagai pertimbangan jika ingin memutus apakah akan mengganti posisi Asman dari menpan RB.
“Saya yakin kalau Presiden Jokowi masih membutuhkan Pak Asman. Tetapi, mungkin karena lingkaran di sekitarnya, bisa saja beliau didesak. Mudah-mudahan keputusannya membawa kebaikan buat semua," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR tersebut.
Namun, ia meminta agar Asman tetap fokus dalam kerjanya di pemerintahan Jokowi-JK. “Untuk Pak Asman, kita harapkan tidak terpengaruh. Tetap saja bekerja seperti biasa. Toh, bekerja di sana juga bukan untuk kepentingan PAN, tapi kepentingan bangsa secara luas," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan dalam waktu dekat kemungkinan akan terjadi reshuffle kabinet. Praktikno memberi sinyal kemungkinan yang akan diganti adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur.
Mensesneg mengatakan, hal ini berkaitan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih berkoalisi dengan kubu seberang dan melepas koalisi dengan partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pencalonan presiden 2019-2024.
"Dalam waktu dekat yah mungkin saja. Kita tunggu keputusannya. Karena ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian," katanya ditemui di kantornya, Selasa (14/8).
Ultimatum
Sementara itu, Relawan Jokowi mendesak PAN menarik Asman Abnur dari posisinya sebagai menteri. Ketua Umum DPN Sekretariat Nasional Jokowi, Muhammad Yamin, mengatakan, alasannya adalah PAN secara jelas dan tegas mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah.
"Partai pimpinan Zulkifli Hasan membuat garis tegas dengan bergabung dalam barisan partai oposisi bersama Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat," kata Yamin.
Oleh karena itu, Relawan Jokowi mendesak dan mengultimatum PAN untuk menarik Abnur dari Kabinet Kerja. Adapun Ketua Umum Umum DPP Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, menegaskan, PAN sudah jelas kerap berbeda pendapat dengan pemerintah, baik melalui DPR maupun dalam berbagai kebijakan pemerintah. "Salah satunya adalah pada pemabahasan RUU Pemilu dan penerbitan Perppu Ormas," kata Umbas.
Sementara, Ketua Umum Pos Raya Indonesia, Ferdy Semaun, mengatakan, tugas dan tanggung jawab pemerintah sangat besar. "Jika ada anggota Kabinet Kerja, terutama dari kader parpol tidak sejalan, akan mengganggu program pemerintah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika