REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melanjutkan kerjasama dengan Australia dalam bidang sistem pengukuran karbon kredit. Australia dan New Zealand telah mengimplementasikan pengukuran tersebut.
Menteri LHK Siti Nurbaya saat bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Lingkungan Hidup Patrick Suckling, Senin (13/8) mengatakan Indonesia memiliki target penurunan emisi sebesar 29 persen pada 2030. Dengan dukungan internasional target tersebut menjadi 41 persen.
"Penurunannya ditargetkan sebesar 17 persen dari kehutanan termasuk dari blue carbon forest terutama mangrove, sementara 11 persen penurunan dilakukan melalui sektor energi," kata dia.
Sebelumnya Indonesia bersama Australia telah melaksanakan Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) yang menghasilkan banyak kesepakatan diantara negara-negara Asia Pasifik untuk penyelamatan hutan hujan kawasan ini. Australia dan Indonesia juga telah melakukan kerjasama dalam bidang penghitungan karbon yang akhirnya tertuang dalam Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS) yang merupakan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dari Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk aktivitas REDD+.
Setelah mengadopsi Perjanjian Paris di COP-21, Indonesia telah membangun Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai instrumen dari transparansi kerangka kerja pengukuruan karbon pada tingkat nasional. SRN yang di perkenalkan kepada publik pada 2016 lalu memiliki peran utama dalam mencatat dan memverifikasi penerapan kontribusi nasional pengurangan GRK termasuk REDD+.
Sementara itu Patrick Suckling menyampaikan apresiasinya atas keberanian delegasi Indonesia dalam menyuarakan posisinya sebagai individual country party dalam setiap kesempatan dan tidak selalu bergantung pada posisi grup (G-77) dalam negosiasi-negosiasi perubahan iklim.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Australia menyepakati akan melakukan Training of Negotiator, bukan hanya kepada anak muda dan perempuan saja tapi juga para negosiator untuk adaptasi perubahan iklim lainnya seperti DELRI. Untuk itu kedua negara ini bersepakat akan melakukan pertemuan antara negosiator negara maju dan negara berkembang, agar kedua belah pihak dapat saling memahami posisi masing-masing, sehingga terbangun kepercayaan antar negara dalam melakukan mitigasi perubahan iklim, terutama dalam mengatur anggaran-anggaran pendanaan di bidang pengendalian perubahan iklim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
