REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, penanggulangan dampak gempa di Lombok sekarang ini masih dalam tahapan darurat. Untuk itu, Menteri PUPR mengaku diminta oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Badjang (TGB) untuk menyelesaikan tumah-rumah yang hancur.
Basuki menyebutkan, ada sekitar 22.721 rumah yang rusak. Ricniannya sejauh ini kondisi ringan 12.778, sedang 723, dan berat 9.220.
"Kalau berat ini berarti sudah ambrol semua, kalau ringan masih berani orang tinggal, tapi sedang mungkin juga sudah nggak berani tinggal di dalam rumah," kata Basuki melalui pesan tertulis, Sabtu (11/8).
Karena itu, lanjut Basuki, tanggap darurat ini masih cukup lama. Bahkan, kata dia, TGB meminta disediakan tenda yang tahan lama, sekitar 6-7 bulan. "Ini nanti sudah didatangkan oleh Bapak Panglima TNI tenda-tenda dari BNPB melalui udara," ujar dia
Untuk ketersediaan air, dia menyampaikan telah mendatangkan sekitar 13 mobil tangki air yang bisa mendistribusikan kepada pengungsi. Namun begitu menurut Basuki, masalah air tidak menjadi problem besar karena di Lombok ada sumber-sumber air besar. Seperti di Lombok Utara khususnya itu ada 12 sumur bor yang sekarang, sudah diaktifkan semua.
"Kami sudah Kalau kamp-kamp pengungsinya itu ada sekitar 100 lebih tempat. Sekitar 250 ribuan pengungsi yang sekarang ada ini di 100 pengungsian lebih,” kata Basuki.
Yang masih menjadi pekerjaan rumah saat ini, lanjut Basuki, adalah MCK dan sanitasinya walaupun pemerintah sudah berusaha mendatangkan. Hidran umum sudah didatangkan dengan cukup. MCK baru sekitar 50-an. Jumlah ini diperkirakan masih kurang.
"Kira-kira kalau 100 pengungsi, satu pengungsian butuh lima berarti butuh 500. Nah, ini sedang akan kita kirim dari Surabaya dan dari Jakarta,” kata dia.
Berikutnya, ada 12 jembatan yang ada retak-retak sedikit tetapi secara struktural aman dan sekarang sudah mulai diperbaiki. Dia juga mengklaim meski ada keretakan, jembatan tersebut masih terbilang aman untuk dilalui.
Untuk fasilitas publik, ini yang akan segera dilakukan adalah perbaikan sekolah karena sudah dibatasi 24 Agustus harus sudah berfungsi lagi.
“Puskesmas, sekolah-sekolah akan kita segera kerjakan untuk bisa berfungsi kembali. Nanti langsung dikerjakan oleh Kementerian PUPR, anggarannya pasti dari BNPB,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika