Rabu 08 Aug 2018 22:49 WIB

Hasto Pastikan PKB tak akan Hengkang dari Koalisi Jokowi

PDIP juga terus berkomunikasi intensif dengan NU.

Rep: Fauziah Mursid, Umar Mukhtar/ Red: Andri Saubani
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada partai yang hengkang dari koalisi Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diungkapkan Hasto saat menanggapi kabar hengkangnya PKB dari koalisi jika tidak setuju dengan cawapres yang dipilih Jokowi.

Hasto menegaskan, calon wakil presiden (cawapres) yang dipilih Jokowi nantinya dianggap telah mengakomodir masukan semua pihak. "Kami pastikan kami tidak ada yang hengkang, karena siapapun yang juga tetapkan sebagai calon presiden, tentu saja memperhatikan seluruh masukan-masukan yang diberikan oleh para ketua umum parpol pengusung pak Jokowi," ujar Hasto di depan rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (8/8)

Hasto juga mengungkap komunikasi koalisi dengan PKB berjalan dengan baik baik dengan ketua umum maupun sekjen PKB. Bahkan, koalisi juga sudah menyusun struktur tim pemenangan untuk Pilpres 2019

"Kami sudah bersama-sama bahkan sudah punya seragam bersama-sama menyatukan identitas sebagai pengusung Pak Jokowi, artinya ini sebuah progress yang sangat baik," ungkap Hasto.

Hasto juga menanggapi isu Nahdlatul Ulama (NU) yang tidak akan mendukung Jokowi jika cawapres tidak dipilih dari kalangan NU. Menurutnya, PDIP dan juga koalisi terus berkomunikasi intensif dengan NU.

"Kami terus berkomunikasi dengan baik, hubungan kami secara institusi, secara lembaga, secara personal juga sangat baik, antara Bu Mega dengan KH Ma'ruf, dengan Said, berjalan dengan baik," ujar Hasto.

Ia justru menilai aspirasi dan dinamika yang muncul jelang penetapan pasanhan calon presiden dan wakil presiden sebagai hal yang wajar. "Sehingga aspirasi bagian dari dinamika politik menjelang penetapan paslon capres dan cawapres dan itu biasa," katanya.

PKB sempat mewacanakan terbentuknya poros koalisi baru dengan mengusung Gatot Nurmantyo-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2019. Wacana ini akan ditindaklanjuti PKB jika Muhaimin alias Cak Imin tidak dipilih bakal capres pejawat Joko Widodo (Jokowi) sebagai cawapres pendampingnya.

"Sikap PKB yang belum rela bila Cak Imin tidak dipilih sebagai cawapres Jokowi memunculkan spekulasi poros ketiga dengan menggandeng PAN dan PKS yang juga belum solid di koalisi oposisi dan kemudian mengusung Gatot Nurmantyo-Cak Imin sebagai capres dan cawapresnya," kata Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid, Rabu (8/8).

Jazilul menyatakan, pihaknya juga akan meminta mandat ulang kepada para kiai NU ihwal dukungan ke Jokowi bila Cak Imin yang merupakan ketua umumnya tak dipilih sebagai cawapres oleh Jokowi. Sebab , keputusan PKB mengusung Cak Imin sebagai cawapres dan mendukung Jokowi sebagai capres itu selama ini berdasarkan mandat para kiai NU.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement