Sabtu 04 Aug 2018 02:00 WIB

Pemerintah Bentuk Tim Kaji Pembelian Pesawat Sukhoi

Indonesia akan membeli 11 pesawat Sukhoi dari Rusia.

Red: Nur Aini
Dua pesawat Sukhoi jenis T-50 (kiri) dan SU-35 dalam suatu pameran dirgantara di Moskow, pada 2011.
Foto: EPA/Sergei Ilnitsky
Dua pesawat Sukhoi jenis T-50 (kiri) dan SU-35 dalam suatu pameran dirgantara di Moskow, pada 2011.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyepakati membentuk tim kajian untuk pengadaan 11 pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia dan proses lanjutan pengembangan jet tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment (KFX-IFX).

"Saya tadi membentuk tim kecil untuk (membahas) secara detail, teknis, dan bisa melakukan kajian-kajian sehingga menghasilkan suatu perencanaan yang sistematis, terutama kaitan dengan negara ini," kata Menko Polhukam Wiranto, usai menggelar rapat koordinasi khusus menyangkut pengadaan SU-35 dan program pengembangan jet tempur KFX/IFX, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/8).

Rapat dihadiri Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Wakil KSAU Marsdya Wieko Syofyan, dan Irjen TNI Letjen Muhammad Herindra. Wiranto menjelaskan tim akan mempelajari dari semua aspek, seperti masalah tipe yang layak dibeli, perlengkapan yang digunakan dan jenis mesin layak. Tim juga akan mengkaji soal kebutuhan anggaran yang diperlukan dan masalah alih teknologi.

"Pembelian alutsista tidak semudah seperti kita membeli barang. Banyak sekali hal-hal sampingan yang kita tinjau lebih detail," katanya.

Mantan Panglima TNI itu mengaku dirinya ingin peralatan TNI dari tahun ke tahun selalu diperbaharui. Namun kebutuhan mencapai hal tersebut tidak mudah, karena bergantung pada ketersediaan anggaran negara.

Menurut Wiranto, lambannya realisasi terkait rencana kerja sama pengembangan KFX/IFX bukan lantaran adanya desakan dari legislatif agar aspirasinya dipenuhi. "Pemerintah pada prinsipnya masih memikirkan hal lain dan tidak hanya soal pengadaan alutsista," ujarnya.

Salah satu hal yang ingin dicapai pemerintah, selain alutsista, yakni upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat atau menekan angka kemiskinan. Kebijakan itu pun memerlukan kerja ekstra karena terkait penataan anggaran. "Ini, kan tidak semua bisa ngomong. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi. Makanya saya juga tidak menyalahkan atau tidak mengatakan DPR itu bagaimana. Tapi saya kira tinggal bagaimana keinginan DPR dan eksekutif dikoordinasikan, disinkronkan, sehingga bersifat menguntungkan untuk bangsa," kata Wiranto.

Pemerintah Indonesia sudah menandatangani kontrak untuk pembelian 11 pesawat Sukhoi dari Rusia. Sementara terkait KFX, Indonesia sudah menjalin kerja sama dengan Korea Selatan untuk pengembangan pesawat tersebut. Pesawat tersebut nantinya merupakan hasil karya bersama antara Indonesia dengan Korea Selatan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement