REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belum adanya kepastian dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk mengambil kader PKS sebagai cawapres memunculkan berbagai spekulasi. Terakhir, PKS dikabarkan bakal memilih opsi abstain pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 jika kadernya tidak didorong sebagai cawapres. Kemudian juga ada spekulasi bahwa PKS bakal mempelopori poros baru.
Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin mengakui hal itu sangat mungkin terjadi. Mengingat sampai saat ini PKS masih menunggu keputusan dari Prabowo untuk memilih cawapresnya. Namun opsi untuk menyeberang ke koalisi pengusung Joko Widodo sangat sulit terjadi.
Baca juga: PKS tidak Abaikan Aher
"Jadi kalau ke Pak Jokowi itu sangat sangat sulit hampir mustahil. Opsi lainnya ini nanti akan kembalikan ke rapat DPP dan Majelis Syuro untuk diambil keputusan," terang Suhud saat dihubungi melalui telepon, Kamis (2/8).
Namun, kata Suhud, apapun hasil pengumuman dari Prabowo Subianto dalam menentukan cawapresnya akan dibawa ke sidang Majelis Syuro untuk diambil sikap dan keputusan. Kemudian jika Prabowo menentukan nama lain diluar sembilan nama, Ustaz Abdul Somad misalnya, maka akan dirapatkan lagi di Majelis Syuro. "Tapi kalau yang diambil salah satu dari sembilan nama itu maka Majelis Syuro langsung ketok palu tidak perlu dirapatkan lagi," tambahnya.
Selain itu, Suhud juga menyampaikan bahwa PKS akan memberikan tenggat waktu kepada Prabowo untuk mengumumkan siapa cawapresnya. Untuk saat ini masih belum ditentukan karena masih melihat perkembangan proses komunikasi. Namun yang pasti di dalam dua atau tiga hari ini, pihaknya akan meminta keputusan yang final.
Baca juga:PKS Ancang-Ancang Merintis Poros Baru, Golkar: Mustahi
"Kalau bisa sih semua tanggal baik yang pasti sebelum tanggal 10 itu sudah harus ada keputusan PKS tidak mempersatukan hari apa aja yang penting ada keputusan sebelum tanggal 10 Agustus," ucapnya.
Suhud berharap, Prabowo mengumumkan siapa yang menjadi cawapresnya jauh sebelum batas akhir pendaftaran capres dan cawapres yang sudah ditentukan KPU. Suhud beralasan, hal itu agar ada sedikit waktu untuk PKS mengevaluasi hasil putusan Prabowo dalam memilih cawapresnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika