REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan meyakini tidak akan ada partai yang tidak bersikap (abstain) dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Itu karena dalam aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur kewajiab partai politik maupun gabungan partai politik mengajukan pasangan calon.
"Saya kira tidak ada, tidak ada istilah abatain di dalam Pilpres 2019 nanti. Karena setiap parpol tetap punya kewajiban untuk mencalonkan siapa capres dan cawapresnya, itu diatur UU Pemilu," ujar Ace saat dihubungi wartawan, Kamis (2/8).
Menurut Ace, jika ada parpol yang memenuhi syarat namun tidak mencalonkan pasangan presiden maupun wakil presiden, akan dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Pemilu berikutnya. Hal itu tertuang dalam pasal 235 ayat 5 UU Pemilu yang berbunyi "Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang
memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.
Karenanya, ia menilai tentu partai akan mempertimbangkan alasan tersebut. "Sanksinya itu dia tidak boleh ikut pemilu pada Pileg berikutnya," saya kira nggak ada partai yang mau seperti itu," kata Ace.
Istilah abstain mulanya berasal dari pernyataan pribadi salah satu petinggi PKS yakni Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin setelah alotnya penentuan cawapres kubu Prabowo Subianto. Meskipun petinggi PKS lainnya tak membenarkan kemungkinan tersebut.
Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai opsi abstain bagian dari strategi partai. Sebab, setiap partai memiliki strategi sendiri.
"Setiap partai punya strategi, ada yang pakai strategi abstain, tapi saya pikir itu hanya bagian dari strategi sendiri," ujar Hasto saat ditemui di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (1/8).
Karena menurut Hasto, setiap partai akan mempunyai sikap untuk mendukung siapa calon presiden maupun calon wakil presiden. Namun demikian, ia enggan mengomentari lebih jauh opsi abstain PKS tersebut.
"Saya pikir setiap partai akan punya sikap terhadap siapa yang akan didukung siapa capres dan cawapres. Sekali lagi kami tidak mencampuri rumah tangga parpol lain," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
