Oleh: Dr Syahganda Nainggolan, Pendiri Sabang Merauke Circle)
Sejak minggu lalu perdebatan di medsos terkait turunnya jumlah orang miskin, sebanyak 630.000 jiwa, menjadi di bawah 10% (menjadi 9,8 % atau berjumlah 25,95 juta jiwa) sangat menyita banyak perhatian. Pemerintah mengklaim bahwa penurunan ini merupakan prestasi terbesar sepanjang puluhan tahun, dari 1999, dan dari rezim demi rezim, hanya di rezim Jokowi ini kemiskinan bisa di entaskan di bawah "dua digit". Sebuah "story of success" yang tidak mampu dicapai pemerintah sebelumnya.
Pro-kontra langsung saja terjadi. Proponen bangga dan yakin bahwa ukuran kemiskinan dan hasil (angka) orang miskin yang dirilis BPS tersebut adalah kredibel.
Sedangkan opponen menganggap pasti ada kesalahan dalam data ini. Sebab, menurutnya, secara kualitatif rakyat merasa ekonomi semakin sulit, harga harga pada naik, dan lapangan pekerjaan juga semakin sulit.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada berita rakyat busung lapar dan mati karena kelaparan di Asmat dan Bintang, Papua, awal tahun ini, serta di Seram, Maluku, beberapa hari lalu memghantui kita, padahal kemiskinan menurun? Bagaimana keluar dari kemiskinan tanpa lapangan kerja?
Selain debat hal di atas, beberapa orang pentingpun tak luput dari kekhilafan, ketika mengaitkan ukuran dollar kemiskinan pada harga pasar, padahal dollar yang dianut adalah dollar PPP (Purchasing Power Parity).
Mengukur Kemiskinan
Tugas orang-orang statistik adalah mengukur data kuantitatif. Namun, konsep yang akan diukur merupakan tugas orang orang politik, pemerintah dan kaum akademis. Untuk itulah Sarkozy, mantan Presiden Prancis, misalnya, mengundang 20 an professor doktor dari Universitas ternama di Amerika dan Eropa, satu dari India, plus lembaga UNDP, OECD, INSEEE, bertemu di Paris, 2008, untuk merumuskan "bagaimana mengukur" soal kemiskinan itu.
Komisi untuk mengukur ini dinamai "The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (CMEPSP)" atau juga, sebagai "the Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission".
Nama Stiglitz dan Amartya Sen sudah tidak terbantahkan lagi sebagai pemikir dunia isu ekonomi dan kesejahteraan ini. Sedang Fitoussi, sangat beken di Prancis dalam isu ini.
Komisi ini muncul disaat ekonomi krisis 2008. Ketika semua lembaga lembaga ekonomi dan keuangan dunia hancur luluh berantakan. Ketika lembaga lembaga statistik dan akunting gagal memprediksi situasi ekonomi yang selalu diklaim mempunyai fundamental yang bagus.
Tahun 2008 adalah tahun terburuk dunia, karena kehancuran ekonomi berada di pusat kapitalisme, barat.
Ada 3 hal penting yang dipikirkan komisi Stiglitz itu: 1) terjadi kegelisahan atas cara cara statistik mengukur Indikator2 ekonomi dan kesejahteraan. Hanya 1/3 masyarakat Prancis dan Inggris, dan mungkin lebih besar untuk dunia lainnya, yang percaya ukuran resmi biro statistik.
Kesenjangan antara ukuran statistik dengan perasaan kualitatif masyarakat mungkin bersumber dari ketidakmampuan statistik menggambarkan ukuran yang lebih komprehensif, khususnya menyangkut konsep dan domain kesejahteraan rakyat.
2) Memikirkan sebuah konsep kesejahteraan yang sebelumnya lebih bersandar pada angka GDP, pertumbuhan dan inflasi, ke arah ukuran yang memasukkan keberlanjutan (sustainability), kualitas hidup dan kebahagian.
Dalam posisi ini, lingkungan hidup, kepemilikan asset (wealth), ketimpangan, partisipasi politik, keamanan diri, merupakan unsur unsur penting yang akan membentuk indikator dalam pengukuran kesejahteraan tersebut.
3) komisi ini mengingatkan pentingnya membicarakan kemiskinan atau kesejahteraan sebagai tanggung jawab etik masyarakat (value of society). Sehingga isu terkait hal ini menjadi urusan moral, bukan sekedar angka angka statistik.
Selain pertemuan kaum akademisi di Perancis di atas, World Bank juga menghimpun 21 ahli kemiskinan dunia, pada 2016, yang disebut Atkinson Commission.
Komisi yang dipimpin Professor Sir Anthony Atkinson memberikan 21 rekomendasi yang terbagi dalam 3 group, yang antara lain:
1) menetapkan USD (PPP) 1,9 - dimana saat ini 1 dollar PPP=5.300, sebagai standard "kemiskinan terburuk" atau "extreme poverty". Ukuran ini disebut juga "International Poverty Line" (IPL), sampai tahun 2030.
2) mendorong digunakannya indikator lain selain ukuran absolut di atas (“ a multi-dimensioned poverty indicator based on the counting approach, and covering the overlap of dimensions").
3) Mengukur ketimpangan kemiskinan (deep poverty) sebagai bagian profil penting. 4) Mendorong perbaikan standard statistik populasi, indeks harga dan kemampuan survei penghasilan atau konsumsi.
5) Dalam masa yang akan datang memasukkan "voice of the poor" atau pengukuran kemiskinan subjectif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
